KALTIMREPORT.COM, SANGATTA — Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mulai memperketat orientasi pelatihan bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Jika selama ini bimbingan teknis (bimtek) lebih dikenal sebagai kegiatan rutin yang berujung pada pemberian sertifikat, kini Disperindag menegaskan bahwa keberhasilan program harus diukur dari perubahan perilaku usaha dan dampak ekonomi yang ditimbulkan.
Kepala Disperindag Kutim, Nora Ramadani, menjelaskan bahwa sertifikat hanyalah formalitas administratif yang tidak boleh menjadi tujuan. Ia menyebut pelatihan harus diikuti dengan penerapan nyata di lapangan.
“Sertifikat itu bukti bahwa seseorang hadir dan mengikuti pelatihan. Tapi yang kami harapkan bukan hanya kelengkapan dokumen, melainkan bagaimana ilmu itu dipraktikkan untuk meningkatkan usaha,” ucapnya.
Ia menambahkan bahwa beberapa pelaku UMKM masih cenderung kembali pada kebiasaan lama setelah pelatihan berakhir, sehingga perubahan tidak benar-benar terasa.
Menurut Nora, persoalan utama UMKM bukan hanya keterampilan teknis, melainkan kemampuan beradaptasi terhadap pasar. Banyak peserta yang sudah memahami prosedur pemasaran digital atau manajemen keuangan, tetapi enggan menerapkannya secara konsisten.
“Beberapa pelaku usaha masih ragu bergerak karena takut berubah. Di sinilah tantangan kami: mendorong mereka untuk berani mencoba hal baru yang lebih efisien,” jelasnya.
Untuk memastikan pelatihan tak berhenti di teori, Disperindag memperluas sistem pendampingan pascapelatihan. Pendamping akan mulai memantau perkembangan usaha, mengevaluasi penerapan materi, hingga membantu menyusun perbaikan usaha.
“Kami ingin ada garis kesinambungan dari pelatihan, pendampingan, sampai hasil ekonomi. Kalau omzetnya naik, kalau jaringan pasarnya bertambah, berarti program berjalan,” papar Nora.
Selama dua tahun terakhir, Kutim memprioritaskan pelatihan berbasis kebutuhan pasar seperti pengolahan bahan lokal, digital marketing, fotografi produk, dan pembukuan sederhana. Program akan diperkuat melalui kolaborasi dengan lembaga profesional serta akademisi.
Nora berharap kebijakan baru ini mengubah budaya pelatihan di Kutim. “Kami tidak ingin pelatihan UMKM hanya menjadi acara formal yang diulang setiap tahun. Harus ada hasil yang bisa diukur, karena inti dari pelatihan adalah meningkatkan kesejahteraan,” tegasnya. (ADV/Diskominfo Kutim/–).
