KALTIMREPORT.COM, SANGATTA — Keputusan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kutai Timur (Kutim) untuk menyatukan sosialisasi, sertifikasi, dan pelatihan jasa konstruksi dalam satu agenda beberapa waktu lalu bukan sekadar langkah administratif. Kebijakan tersebut adalah respons terhadap dua persoalan mendasar yakni keterbatasan anggaran dan ketimpangan kapasitas SDM konstruksi di tingkat daerah.
Dalam wawancara bersama media ini, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala PUPR Kutim, Joni Abdi Setia, menyebut penyatuan kegiatan sebagai strategi mempertahankan kualitas pembinaan di tengah keterbatasan fiskal.
“Model terpadu kami pilih agar kegiatan pembinaan tidak berhenti, tetapi tetap mencapai sasaran,” katanya saat ditemui.
Persoalan SDM konstruksi di Kutim memang kompleks. Banyak tenaga kerja datang dari luar daerah dan belum memenuhi standar kualifikasi. Sebagian bahkan terkendala dokumen kependudukan. PUPR memastikan hambatan administratif tidak menjadi tembok. Surat domisili lima tahun kini digunakan sebagai alternatif KTP daerah.
“Tujuannya agar akses pembinaan tetap terbuka,” kata Joni.
Data yang dipaparkan PUPR juga menunjukkan kesenjangan yang perlu ditangani serius. Dari 1.228 pendaftar sertifikasi sejak beberapa tahun terakhir, jumlah tenaga yang tersertifikasi baru mencapai 1.116 orang. Untuk tenaga ahli, baru 118 peserta dinyatakan kompeten. Pemerintah memasang target 50 persen tenaga bersertifikat pada 2029, angka yang mencerminkan kebutuhan percepatan di lapangan.
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan yang mewakili bupati dalam kegiatan tersebut menegaskan konstruksi bukan sekadar proses membangun fisik, tetapi sistem yang melibatkan mutu, keselamatan kerja, dan rantai ekonomi.
“Setiap bangunan mencerminkan kemampuan SDM yang mengerjakannya,” ujarnya.
Ia mengatakan pembinaan terpadu penting karena menutup tiga celah sekaligus: minimnya pemahaman regulasi, rendahnya kompetensi, dan lemahnya pengawasan mutu.
“Kalau ini dibiarkan terpisah-pisah, konsistensi mutu sulit dijaga,” tambahnya.
Dalam konteks yang lebih luas, sektor konstruksi Kutim menghadapi tekanan dari kompleksitas proyek infrastruktur di pesisir dan pedalaman. Pembinaan yang terintegrasi memberi kesempatan lebih besar bagi pekerja lokal untuk naik kelas dan berkontribusi dalam pembangunan jangka panjang.
“Dengan kebijakan penyatuan agenda ini, kami tidak hanya menghemat anggaran, tetapi juga menyiapkan landasan struktural bagi penguatan industri konstruksi daerah,” tutup Plt Kepala PUPR Kutim. (ADV/Diskominfo Kutim/—)
