KALTIMREPORT.COM, SANGATTA — Rencana penyusunan Buku Sejarah Kebudayaan Islam Kutai Timur pada 2026 membuka kembali wacana penting mengenai lemahnya sistem dokumentasi sejarah di daerah. Kutim, seperti banyak wilayah lain di Indonesia, memiliki catatan panjang penyebaran Islam, namun arsipnya tersebar di berbagai komunitas, masjid tua, dan keluarga ulama tanpa sistem penyimpanan yang ajek.
Kepala Bidang Kebudayaan Disdikbud Kutim, Padliyansyah, mengatakan bahwa kondisi inilah yang menjadi alasan utama pemerintah menyiapkan buku sejarah resmi. “Banyak sumber sejarah tidak terkumpul dalam satu basis data. Kami ingin mulai menatanya,” ujarnya.
Konteks historis Kutim menunjukkan bahwa jalur migrasi, perdagangan laut, serta peran ulama dari Sulawesi dan Jawa menjadi fondasi awal perkembangan Islam di wilayah ini. Namun, narasi tersebut belum pernah dihimpun secara komprehensif. “Ada dokumen khutbah lama, ada catatan perjalanan, ada cerita lisan. Semuanya harus diverifikasi,” katanya.
Proses penyusunan buku akan melibatkan kajian multidisiplin. Pemerintah menggandeng peneliti sejarah, MUI, perguruan tinggi, hingga komunitas pemerhati naskah. Pendekatan ini diperlukan karena beberapa sumber berasal dari tradisi lisan yang membutuhkan metode verifikasi lebih ketat. “Cerita lisan penting, tetapi harus diuji silang,” jelas Padliyansyah.
Selain itu, buku ini diharapkan menjadi ruang untuk membaca kembali dinamika sosial-religius masyarakat Kutim. Bagaimana Islam berinteraksi dengan budaya lokal, bagaimana jaringan dakwah terbentuk, hingga bagaimana relasi kekuasaan di tingkat lokal turut memengaruhi perkembangan tradisi keagamaan.
Pemerintah berencana menjadikan buku ini rujukan pendidikan sejarah lokal. Pada saat yang sama, buku ini diharapkan dapat memperbaiki kesenjangan dokumentasi yang selama ini membuat banyak warisan kebudayaan terputus dari generasi baru. “Kalau tidak kita susun sekarang, arsip itu akan hilang,” tegasnya.
Padliyansyah menyampaikan bahwa usaha ini tidak sekadar proyek penulisan, tetapi langkah awal membangun sistem dokumentasi yang lebih kuat. “Kutim harus punya memori kolektif yang rapi dan bisa diakses. Ini pondasi untuk memahami siapa kita sebagai masyarakat,” pungkasnya. (ADV/Diskominfo Kutim/—)
