KALTIMREPORT.COM, SANGATTA — Di tengah persoalan klasik ketidaksinkronan data pendidikan nasional, Kabupaten Kutai Timur (Kutim) justru tampil sebagai pelopor. Melalui program verifikasi mandiri, pemerintah daerah ini membuktikan bahwa tata kelola pendidikan yang akurat dapat dibangun dari tingkat lokal — bukan semata menunggu pembaruan dari pusat.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kutim, Mulyono, menjelaskan inisiatif ini muncul setelah ditemukan banyak data keliru dalam sistem nasional. “Kami mendapati ribuan anak yang sebenarnya masih bersekolah, tetapi tercatat sebagai tidak sekolah. Itu tidak bisa dibiarkan,” ujarnya.
Disdikbud Kutim kemudian membentuk tim lintas lembaga yang terdiri atas unsur RT, PKK, Disdukcapil, dan Puskesmas. Mereka turun langsung ke lapangan untuk mencocokkan data secara manual, rumah ke rumah. Pendekatan berbasis partisipasi warga ini dinilai jauh lebih efisien dan humanis dibanding sekadar menunggu pembaruan administratif.
Langkah itu membuahkan hasil: ribuan data berhasil dikoreksi, dan hasil verifikasi Kutim kini diadopsi oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) sebagai referensi pembaruan Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
Menurut Mulyono, kunci keberhasilan Kutim terletak pada kolaborasi dan transparansi. “Data pendidikan bukan sekadar angka statistik. Ia adalah cermin masa depan anak-anak,” katanya.
Inovasi verifikasi mandiri ini kini dilirik oleh beberapa daerah lain di Kalimantan Timur. Kutim menjadi contoh bahwa reformasi pendidikan tidak selalu dimulai dari kebijakan besar, melainkan dari kejujuran pada data.
“Kalau kita ingin kebijakan tepat sasaran, maka data harus jujur terlebih dahulu,” tegas Mulyono. (ADV/Diskominfo Kutim/—)
