Kaltimreport.com – DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), mendorong pemerintah provinsi segera mengalokasikan anggaran untuk insentif bagi pengawas madrasah dan pengawas pendidikan agama Islam (PAI) yang selama ini belum mendapatkan dukungan kesejahteraan apa pun dari APBD.
Para pengawas yang berada di bawah naungan Kementerian Agama selama ini menjalankan tugas berat tanpa insentif, berbeda dengan guru-guru madrasah yang telah memperoleh bantuan melalui program Jospol. Satu pengawas rata-rata harus mengawasi hingga 20 sekolah, sehingga ketiadaan insentif disebut menghambat pelaksanaan tugas.
“Pengawas itu sifatnya mobile, satu orang mengawasi sekitar 20 sekolah. Kalau tidak ditunjang insentif dan sarana prasarana, berat mereka melaksanakan tugasnya,” ujar Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi saat diwawancara.
Melihat beban kerja tersebut, Darlis meminta pemerintah provinsi memasukkan anggaran khusus agar pengawas madrasah mendapatkan insentif yang layak. Menurut DPRD, secara regulasi pemberian insentif untuk pengawas di bawah Kemenag tetap diperbolehkan.
“Kalau guru-guru bisa dapat insentif APBD, pengawas seharusnya juga bisa. Ini hanya soal ketinggalan informasi saja di pemerintah provinsi,” tambahnya.
DPRD menilai bahwa ketidakseragaman pemberian insentif telah menimbulkan kesenjangan, meski bukan kecemburuan, antara guru dan pengawas. Padahal pengawas memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan mutu pembelajaran di madrasah.
Darlis, menyatakan siap mengawal usulan ini dalam pembahasan anggaran agar para pengawas mendapatkan bentuk perhatian kesejahteraan yang lebih manusiawi dan mendukung kelancaran kerja mereka.
