KALTIMREPORT.COM, SANGATTA — Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mulai memperluas implementasi pengarusutamaan gender (PUG) sebagai salah satu agenda prioritas pembangunan 2025. Melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), seluruh perangkat daerah diminta menerapkan pendekatan yang lebih responsif gender dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program.
Kepala DP3A Kutim, Idham Cholid, mengatakan PUG tidak boleh dipandang sebagai kegiatan seremonial, tetapi harus diperlakukan sebagai metode kerja yang memastikan manfaat pembangunan dirasakan secara setara.
“Ketika kita bicara gender, bukan sekadar bicara perempuan atau laki-laki, tetapi bagaimana kebijakan pemerintah mampu melihat kebutuhan keduanya secara adil dan proporsional. Itulah yang ingin kita dorong menjadi budaya baru dalam perencanaan,” ujarnya.
Untuk mendukung agenda itu, DP3A menyiapkan beberapa strategi, mulai dari pelatihan teknis analisis gender, pendampingan penyusunan anggaran responsif gender, hingga forum lintas sektor.
Kegiatan tersebut ditargetkan untuk perangkat daerah, pemerintah kecamatan, kelompok perempuan, organisasi masyarakat, serta pelaku ekonomi lokal.
“Semua stakeholder harus memahami konsep dasar PUG. Kalau hanya DP3A yang bergerak, perubahan tidak akan signifikan,” kata Idham.
Menurutnya, berbagai indikator menunjukkan masih terdapat ketimpangan gender pada beberapa sektor, terutama akses ekonomi, representasi perempuan dalam organisasi publik, serta beban kerja domestik yang tidak merata. Untuk itu, DP3A juga menyiapkan program peningkatan kapasitas perempuan, khususnya pada pendidikan keterampilan, kepemimpinan, dan ruang partisipasi publik.
“Kami ingin perempuan punya ruang lebih besar untuk bersuara dan terlibat dalam proses pembangunan,” jelasnya.
Idham menegaskan bahwa keberhasilan PUG akan berdampak langsung pada efektivitas pembangunan daerah. Kebijakan yang mempertimbangkan perbedaan kebutuhan gender dinilai akan lebih tepat sasaran dan menghasilkan dampak ekonomi serta sosial yang lebih nyata.
“Jika kita bisa memastikan perempuan bergerak maju, maka seluruh sektor pembangunan pasti ikut menguat,” ujarnya.
Dengan langkah ini, Idham berharap pelaksanaan PUG 2025 dapat mendorong pemerataan manfaat pembangunan, mengurangi kesenjangan gender, dan memperkuat fondasi kesejahteraan keluarga. (ADV/Diskominfo Kutim/—).
