Kaltimreport.com – Minimnya dukungan anggaran membuat sejumlah pengawas madrasah di Kalimantan Timur tidak mampu melaksanakan fungsi pengawasan secara optimal, bahkan sebagian hanya bisa melakukan koordinasi melalui telepon.
Tanpa insentif perjalanan dan operasional, banyak pengawas memilih mengurangi kunjungan lapangan karena harus menanggung biaya sendiri. Dengan cakupan tugas hingga puluhan madrasah, kondisi ini dianggap merugikan kualitas pengawasan pendidikan.
“Banyak pengawas yang terpaksa hanya berkoordinasi lewat telepon karena tidak ada biaya perjalanan dan tidak ada insentif,” ungkap anggota Komisi IV DPRD Kaltim Darlis Pattalongi saat di wawancara.
Darlis, menegaskan bahwa kebutuhan insentif bukan soal pemborosan anggaran atau isu efisiensi, melainkan soal kemanusiaan. Para pengawas dituntut mengawasi pelaksanaan pembelajaran, namun tidak memperoleh dukungan dari pemerintah provinsi.
“Ini bukan masalah inefisiensi. Secara manusiawi, mereka bekerja mengawasi kualitas belajar-mengajar, tapi tidak ada perhatian kesejahteraan dari pemerintah,” tegasnya.
Darlis meminta Pemprov Kaltim memperbaiki alokasi anggaran agar beban para pengawas tidak semakin berat. Koreksi kebijakan ini dinilai penting mengingat fungsi pengawasan menjadi kunci mutu pendidikan madrasah.
Dengan alokasi insentif yang memadai, pengawas diharapkan bisa kembali turun ke lapangan dan melaksanakan tugas pengawasan sesuai standar tanpa hambatan finansial.
