Kaltimreport.com – Masalah banjir di Samarinda kembali menjadi sorotan DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), yang menilai perlunya sinergi antara Pemerintah Kota dan Pemerintah Provinsi.
Menurut Anggota Komisi II, DPRD Kalimantan Timur, (Kaltim) Abdul Giaz, biaya penanganan banjir sangat besar sehingga butuh kolaborasi dan kesepahaman antara kedua pihak.
“Intinya kerja sama harus klop. Pemkot dan gubernur harus duduk bareng mencari solusi,” ujar Abdul Giaz, saat diwawancara.
Isu terkait penanganan Sungai Karangmumus dan Sungai Mahakam juga disebut kerap menjadi perbedaan sudut pandang antara Pemerintah Kota Samarinda (Pemkot), dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov).
“Pak Wali bicara Karangmumus, Pak Gubernur bicara Mahakam. Dua-duanya betul sebenarnya,” katanya.
Ia mengingatkan bahwa pembenahan kedua sungai harus dilakukan bersamaan agar tidak menimbulkan efek “bottle-neck” yang memperparah banjir.
