Kaltimreport.com, Grogot – Kegiatan Program Penguatan Demokrasi Daerah (PDD) kembali dilaksanakan oleh seluruh anggota DPRD Kalimantan Timur, termasuk Fadly Imawan, S.P., M.P. Anggota Komisi IV DPRD Kaltim tersebut menggelar agenda PDD di Dusun Erai Penyura, Kabupaten Paser, pada Minggu (30/11/2025).
Dalam pelaksanaan PDD ke-11 ini, Fadly Imawan menghadirkan narasumber Regina Fabiola Umar Battong serta moderator Fransiska Falentin. Keduanya memberikan pemaparan terkait tema utama kegiatan, yakni “Hak dan Kewajiban Masyarakat Sipil”.
Fadly menjelaskan bahwa PDD merupakan penyempurnaan dari program Sosialisasi Wawasan Kebangsaan yang pernah berjalan sebelumnya. Di format terbaru, materi disampaikan dengan tema yang berganti setiap bulan agar masyarakat dapat memahami berbagai aspek demokrasi di tingkat daerah secara lebih luas.
“Kami ingin kegiatan ini menjadi ruang pembelajaran bagi masyarakat, khususnya para pemuda, agar mereka memahami peran serta tanggung jawab dalam proses berdemokrasi,” ujar politisi dari Partai Gerindra itu.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga menegaskan pentingnya peran masyarakat sipil dalam jalannya pemerintahan. Menurutnya, setiap warga negara berhak memperoleh perlindungan, kesejahteraan, dan pelayanan yang layak dari pemerintah, sekaligus memiliki kewajiban untuk turut serta dalam proses demokrasi.
Selain hak-hak dasar, Fadly turut menyoroti hak partisipasi masyarakat, mulai dari memilih dan dipilih, memberikan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah, hingga menuntut kualitas layanan publik yang lebih baik. Partisipasi publik, katanya, adalah fondasi terciptanya pemerintahan yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Generasi muda dan para pelajar yang hadir hari ini saya harap semakin paham bahwa keterlibatan mereka sangat menentukan arah pembangunan daerah,” lanjutnya.
Menutup kegiatan, Fadly Imawan menyampaikan harapan agar PDD mampu mendorong kesadaran kaum muda untuk lebih aktif dalam dunia sosial dan politik.
“Semoga setelah mengikuti agenda ini, peserta dapat termotivasi untuk mengambil bagian dalam kegiatan sosial, kajian kebijakan, hingga pengawasan publik yang bersifat membangun,” tutup Fadly.
