Kaltimreport.com – Kalimantan Timur harus menghadapi tantangan fiskal cukup berat menyusul pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat yang mencapai lebih dari Rp 6,1 triliun. Kondisi ini membuat DPRD dan Pemprov Kaltim harus menyusun ulang seluruh struktur anggaran tahun 2026 agar program prioritas tetap dapat dilanjutkan.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, mengungkapkan bahwa besarnya pemotongan membuat pembahasan anggaran tahun depan berlangsung lebih ketat dari biasanya. Menurutnya, hampir seluruh pos anggaran terdampak sehingga setiap alokasi harus dihitung ulang.
“Pengurangannya itu sekitar Rp 6,135 triliun. Jadi memang perlu efisiensi total dan penyesuaian ulang seluruh struktur anggaran,” jelasnya.
Hasanuddin menuturkan bahwa beberapa program pemerintah kemungkinan tidak akan berjalan dengan skala yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Program Gaspol dan GratisPol menjadi salah satu yang harus menyesuaikan batasan fiskal baru, termasuk bantuan bagi marbot hingga kegiatan masyarakat yang sebelumnya diakomodasi melalui program tersebut.
“Tentu ada yang berkurang. Misalnya pemberangkatan penjaga masjid atau marbot, ya mungkin tidak bisa sebesar sebelumnya,” katanya.
Ia menekankan bahwa pembahasan APBD masih berada di tahap finalisasi. DPRD belum dapat menyampaikan hasil resmi kepada publik karena seluruh pos anggaran masih dalam tahap sinkronisasi antara legislatif dan eksekutif.
“Masih dibahas dan belum tuntas. Jadi belum bisa diumumkan sebelum semuanya selesai,” tegas Hasanuddin.
Meski terjadi pemangkasan cukup besar, ia menegaskan bahwa penyusunan APBD 2026 harus tetap memastikan layanan publik berjalan stabil. Efisiensi, menurutnya, harus dilakukan tanpa mengorbankan program dasar yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat.
