Kaltimreport.com – Alokasi Bantuan Keuangan (Bankeu) Provinsi Kalimantan Timur untuk kabupaten/kota dipastikan mengalami penurunan drastis pada tahun anggaran 2026. Dari sebelumnya mencapai sekitar Rp1,9 triliun, nilai tersebut diproyeksikan hanya tinggal kurang lebih Rp250 miliar.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menyebut pemangkasan besar-besaran ini menjadi salah satu penyesuaian paling signifikan dalam APBD mendatang. Ia memastikan seluruh kabupaten/kota di Kaltim akan terdampak langsung.
“Yang paling terasa nanti memang di Bankeu. Dari Rp1,9 triliun turun menjadi sekitar Rp250 miliar. Sepuluh kabupaten/kota pasti ikut merasakan,” ungkapnya.
Hasanuddin menjelaskan bahwa koreksi anggaran ini tidak hanya memengaruhi daerah penerima, tetapi juga berimbas pada penyesuaian internal di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) serta alokasi operasional di lembaga legislatif.
“Nanti akan ada penyesuaian di beberapa SKPD, termasuk di unsur pimpinan,” jelasnya.
Dengan turunnya Bankeu secara signifikan, pemerintah daerah disebut harus melakukan penajaman prioritas pembangunan—mulai dari proyek fisik, layanan dasar, hingga program-program kemasyarakatan. Meski begitu, keputusan final menunggu penyelesaian pembahasan APBD 2026.
“Pembahasan masih berjalan. Nanti kalau sudah tuntas, baru akan disampaikan resmi,” tambahnya.
Hasanuddin mengingatkan perlunya langkah antisipatif di tingkat daerah agar pelayanan publik tidak terganggu akibat pemangkasan ini. Ia tetap optimistis bahwa penyesuaian dapat dilaksanakan selama perencanaan dilakukan dengan cermat dan sesuai kebutuhan masyarakat.
