Kaltimreport.com – Penurunan besar pada postur APBD Kalimantan Timur tahun 2026 kembali menjadi sorotan legislatif. Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kaltim, M. Samsun, menilai penyusutan anggaran hingga Rp15 triliun dari kesepakatan awal harus menjadi momentum untuk memastikan setiap rupiah benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat luas.
Samsun menekankan bahwa alokasi anggaran tidak boleh bergeser pada pembesaran belanja pegawai atau peningkatan tunjangan pejabat di tengah situasi fiskal yang menuntut efisiensi. Ia menegaskan, APBD 2026 wajib diarahkan kepada program yang memberikan manfaat langsung kepada warga.
“Kami tetap mendukung jika pro rakyat. Kalau anggaran lebih banyak kepada operasional pegawai misalnya, nah ini kita kritisi. Karena ada OPD, biaya operasional pegawai, TPP maupun gaji, itu sampai 80 persen dari total anggaran OPD-nya, dimana program kerakyatannya? 20 persen belum tentu ke rakyat, nah ini perlu kita telaah betul–betul,” tegasnya.
Sebelumnya, dalam dokumen KUA-PPAS 2026 yang disepakati pada 8 September 2025, total anggaran dirumuskan sebesar Rp21,35 triliun. Komposisi pendapatan meliputi PAD sebesar Rp10,75 triliun, pendapatan transfer Rp9,33 triliun yang kemudian mengalami pemangkasan, serta pendapatan lain-lain mencapai Rp362,03 miliar. Selain itu, terdapat proyeksi Silpa sekitar Rp900 miliar.
Namun setelah adanya pemotongan signifikan pada dana transfer dari pemerintah pusat yang mencapai Rp6 triliun, postur APBD 2026 menyusut menjadi sekitar Rp15 triliun. Kondisi ini, menurut Samsun, mengharuskan pemerintah daerah bekerja lebih hati-hati dalam menyusun prioritas.
“Karena ini masih berproses, kita perlu diskusikan agar pro rakyat dan APBD kita terukur penggunaannya. Nota keuangan kemungkinan terlambat, tapi tetap mesti ditelaah dengan teliti,” jelasnya.
Ia memastikan bahwa Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Kaltim akan terus memperjuangkan program yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Optimalisasi penggunaan APBD disebutnya sebagai mandat utama agar manfaat anggaran benar-benar dirasakan publik.
“Kita akan terus mendorong pemerintah agar teliti dalam perencanaan anggaran dan kesepakatan bersama untuk pro rakyat,” tandas Anggota Komisi III DPRD Kaltim itu.
