Kaltimreport.com – Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Hasanuddin Mas’ud, mengungkapkan bahwa APBD 2026 dipastikan mengalami penurunan signifikan hampir Rp6 triliun, sehingga pemerintah daerah harus lebih bijak menentukan prioritas pembangunan.
Hasanuddin menjelaskan bahwa meskipun nilai APBD secara umum masih terlihat besar, realisasi penyerapan dari pemerintah pusat yang masuk ke daerah tidak mencapai angka yang diperkirakan sebelumnya. Hal ini berpengaruh pada ruang fiskal dan rencana pembangunan tahun depan.
“Walaupun pada angka sebenarnya tidak sampai 15, hanya sekitar 14 saja karena penyerapan ke daerah itu hanya 90 persen. Jadi bukan 15,1, tetapi penyerapannya sekitar 14-an,” ujarnya saat ditemui.
Ia menambahkan bahwa dengan keterbatasan tersebut, Pemprov Kaltim harus memfokuskan belanja pada program yang berdampak langsung terhadap indeks pembangunan manusia (IPM), seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, serta penguatan ekonomi produktif skala UMKM.
“Harapan kita pemerintah lebih bijak memprioritaskan program yang dibutuhkan, terutama yang mendukung human development. Karena fiskal kita mengalami tekanan, ada penurunan hampir Rp6 triliun,” tegasnya.
Terkait mepetnya waktu pembahasan APBD, Hasanuddin menegaskan bahwa hal itu bukan disebabkan oleh DPRD, melainkan adanya dinamika di pusat yang mengharuskan perubahan efisiensi anggaran. Ia memastikan bahwa meski waktunya singkat, pembahasan tetap dilakukan tepat waktu sesuai ketentuan.
“Mepetnya waktu itu bukan karena kami, tapi turbulensi dari pusat. Ada efisiensi yang harus diubah, sehingga waktunya jadi singkat. Tapi kita tetap tepat waktu, bahkan pembahasan dilakukan saat hari libur demi mengejar target,” jelasnya.
