Kaltimreport.com, Paser – Upaya memperkuat praktik demokrasi di tingkat daerah terus digaungkan. Anggota DPRD Kalimantan Timur, Fadly Imawan, S.P., M.P., mengajak masyarakat untuk lebih aktif berpartisipasi dalam sistem pemerintahan, terutama di era reformasi yang memberikan ruang lebih luas bagi keterlibatan publik.
Pesan tersebut ia sampaikan saat menghadiri diskusi publik di Desa Pasir Mayang, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, pada 7 Februari 2026. Kegiatan itu turut menghadirkan Regina Fabiola sebagai narasumber dan dipandu oleh moderator Sari Wulan.
Dalam pemaparannya, Fadly menjelaskan bahwa reformasi telah membawa perubahan signifikan dalam tata kelola pemerintahan daerah. Menurutnya, masyarakat kini memiliki kesempatan lebih besar untuk terlibat, baik dalam proses penyusunan kebijakan maupun pengawasan jalannya pemerintahan.
Ia menilai, tantangan terbesar dalam pelaksanaan demokrasi di daerah adalah memastikan kebijakan yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Demokrasi, kata dia, tidak berhenti pada momentum pemilihan umum semata.
“Partisipasi masyarakat sangat menentukan arah kebijakan. Demokrasi bukan hanya tentang memilih pemimpin, tetapi juga bagaimana warga ikut ambil bagian dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak langsung pada kehidupan mereka,” ungkapnya.
Selain itu, Fadly juga menyinggung pentingnya memaksimalkan otonomi daerah yang telah diperkuat sejak reformasi. Ia menekankan bahwa daerah memiliki peluang besar untuk berkembang tanpa harus sepenuhnya bergantung pada kebijakan pemerintah pusat.
“Daerah diberi kewenangan untuk mengelola potensi sendiri. Namun, keberhasilan itu membutuhkan kesadaran kolektif dan keterlibatan aktif masyarakat,” tambahnya.
Ia pun mengingatkan bahwa pemerintahan yang responsif dan berpihak kepada rakyat hanya dapat terwujud apabila ada sinergi antara wakil rakyat dan masyarakat. DPRD, menurutnya, berfungsi sebagai penyalur aspirasi, tetapi suara masyarakat tetap menjadi kunci utama dalam menentukan arah pembangunan.
“Kami di DPRD siap menyerap aspirasi. Namun, masyarakat juga harus berani menyampaikan pendapat agar kebijakan yang diambil benar-benar tepat sasaran,” tutupnya.
