Kaltimreport.com, Paser – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Abdurahman KA, kembali menggelar kegiatan Sosialisasi Penguatan Demokrasi Daerah (PDD) ke-3 yang berlangsung di Jalan RA Kartini, RT 13, Kelurahan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, pada Sabtu (11/04/2026).
Dalam kegiatan tersebut, hadir dua pemateri yaitu Jauhari dan Dody Ismanu, dengan Misbahuddin sebagai moderator. Acara berlangsung interaktif melalui sesi diskusi terbuka antara narasumber dan masyarakat.
Abdurahman yang juga menjabat sebagai Sekretaris Komisi III DPRD Kaltim menegaskan bahwa kualitas demokrasi tidak hanya bergantung pada pemerintah atau lembaga legislatif, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat.
Menurutnya, pemahaman politik yang baik akan membuat masyarakat lebih bijak dalam menentukan pilihan serta lebih kritis dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Hal ini dinilai penting untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Ia juga mengingatkan agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi, karena hal tersebut dapat merusak tatanan demokrasi.
Selain itu, Abdurahman menyinggung posisi strategis Kalimantan Timur sebagai wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN). Ia menilai, kondisi tersebut menuntut kesiapan masyarakat dalam menghadapi berbagai perubahan dan perkembangan kebijakan.
Ia pun mengajak generasi muda di Kabupaten Paser untuk lebih aktif dalam mengikuti dinamika politik, serta tidak bersikap apatis terhadap kebijakan publik.
Sementara itu, Jauhari menekankan pentingnya literasi politik dalam memperkuat demokrasi daerah. Ia menyebut bahwa kompleksitas situasi politik saat ini menuntut masyarakat memiliki pemahaman yang lebih luas mengenai sistem pemerintahan.
Ia juga mengungkap sejumlah tantangan yang masih dihadapi, seperti rendahnya partisipasi politik, maraknya penyebaran hoaks, kurangnya pemahaman terhadap peran legislatif, hingga munculnya sikap apatis di tengah masyarakat.
Menurutnya, literasi politik mencakup pemahaman tentang hak dan kewajiban warga negara serta proses pengambilan kebijakan, sehingga masyarakat dapat bersikap lebih kritis dan bertanggung jawab.
Di sisi lain, Dody Ismanu menjelaskan bahwa pendidikan politik berperan besar dalam meningkatkan partisipasi publik. Ia menegaskan bahwa keterlibatan masyarakat tidak hanya saat pemilu, tetapi juga dalam forum-forum seperti musyawarah perencanaan pembangunan dan pengawasan kebijakan pemerintah.
Ia menambahkan, pemahaman politik yang baik juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu-isu penting seperti korupsi, hoaks, dan praktik politik uang.
“Jika pemahaman politik masyarakat meningkat, maka kualitas demokrasi di daerah juga akan semakin kuat,” ujarnya.
