Kaltimreport.com, Kutai Kartanegara – Upaya memperkuat demokrasi daerah kembali digaungkan Anggota DPRD Kalimantan Timur, Selamat Ari Wibowo, S.Pd, melalui kegiatan Sosialisasi Penguatan Demokrasi Daerah (PDD) ke-3 yang digelar di Desa Segihan, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Sabtu (11/04/2026).
Kegiatan tersebut menghadirkan Dedi Efendi dan Alauddin sebagai pemateri, dengan Misno memandu jalannya diskusi. Sosialisasi berlangsung interaktif, melibatkan masyarakat yang antusias mengikuti paparan terkait pentingnya pemahaman politik.
Dalam kesempatan itu, Selamat Ari Wibowo menegaskan bahwa kualitas demokrasi tidak hanya ditentukan oleh pemerintah atau lembaga legislatif, tetapi juga sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat. Menurutnya, kesadaran politik warga menjadi fondasi utama dalam menciptakan sistem demokrasi yang sehat dan berkelanjutan.
Ia menjelaskan, masyarakat yang memahami hak dan kewajibannya cenderung lebih bijak dalam mengambil keputusan politik, sekaligus mampu mengawasi jalannya pembangunan. Hal ini dinilai penting, terutama di tengah derasnya arus informasi yang belum tentu dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa posisi Kalimantan Timur yang kini menjadi wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) menuntut kesiapan masyarakat dalam menghadapi dinamika kebijakan yang terus berkembang. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran politik dinilai menjadi kebutuhan mendesak.
Tak hanya itu, Selamat juga mendorong keterlibatan generasi muda agar tidak bersikap apatis terhadap isu-isu politik. Ia berharap kaum muda dapat berperan aktif dalam menyampaikan aspirasi serta ikut mengawal kebijakan publik di daerahnya.
Sementara itu, Dedi Efendi dalam pemaparannya menyoroti pentingnya literasi politik sebagai dasar kemajuan demokrasi. Ia menilai, perubahan politik yang semakin dinamis menuntut masyarakat untuk memiliki pemahaman yang lebih komprehensif terhadap sistem pemerintahan.
Menurut Dedi, sejumlah tantangan masih dihadapi, mulai dari rendahnya partisipasi politik, maraknya hoaks, hingga minimnya pemahaman terhadap fungsi DPRD. Kondisi tersebut, lanjutnya, dapat memicu sikap apatis jika tidak diimbangi dengan edukasi yang memadai.
Ia menekankan bahwa literasi politik mencakup berbagai aspek, seperti pemahaman sistem pemerintahan, hak dan kewajiban warga negara, hingga proses pengambilan kebijakan. Dengan literasi yang baik, masyarakat diharapkan mampu bersikap kritis sekaligus bertanggung jawab.
Pada sesi berikutnya, Alauddin menambahkan bahwa pendidikan politik memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat. Ia menyebutkan, keterlibatan warga tidak hanya terbatas pada pemilu, tetapi juga mencakup forum-forum seperti musrenbang dan pengawasan kebijakan publik.
Menurutnya, melalui pendidikan politik yang berkelanjutan, masyarakat akan lebih peka terhadap berbagai persoalan, termasuk praktik korupsi, penyebaran hoaks, dan politik uang.
Ia pun menegaskan bahwa meningkatnya pemahaman politik masyarakat akan berdampak langsung pada kualitas demokrasi. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya partisipasi publik, transparansi pemerintahan, serta menurunnya praktik politik yang tidak sehat.
Dengan demikian, kegiatan sosialisasi seperti ini diharapkan mampu menjadi langkah nyata dalam membangun masyarakat yang lebih sadar politik dan berkontribusi aktif dalam pembangunan daerah.
