Kaltimreport.com, Samarinda – DPRD Samarinda mengkhawatirkan dampak besar yang bisa terjadi apabila tenaga honorer dihapus tanpa solusi yang jelas. Salah satu yang menjadi perhatian adalah potensi terganggunya aktivitas belajar mengajar di sekolah.
Anggota Komisi lV DPRD Samarinda, Anhar, mengatakan kekurangan tenaga pengajar dapat memicu berbagai persoalan di dunia pendidikan. Menurutnya, sekolah bisa mengalami kesulitan menjalankan proses belajar apabila jumlah guru tidak mencukupi.
“Kalau tenaga honorer dihilangkan, apa solusi untuk menutupi kekurangan guru? Itu yang harus dijawab pemerintah,” ujarnya, Senin (11/05/26)
Ia menilai dampak kebijakan tersebut bukan hanya dirasakan sekolah, tetapi juga perguruan tinggi yang mencetak calon guru. Sebab, banyak lulusan pendidikan yang memulai karier sebagai tenaga honorer sebelum menjadi ASN.
“Belum tentu lulusan fakultas keguruan langsung jadi PNS. Mereka biasanya mulai dari honor dulu, jadi tenaga kontrak dulu,” katanya.
Menurut Anhar, pemerintah perlu menyiapkan regulasi yang jelas terkait perekrutan guru kontrak agar sekolah tetap memiliki tenaga pengajar yang cukup. Ia menilai dunia pendidikan tidak boleh menjadi korban kebijakan yang tidak matang.
Selain itu, ia mengingatkan bahwa kekurangan guru dapat berdampak jangka panjang terhadap kualitas pendidikan dan masa depan generasi muda.
“Dampaknya luas. Bisa saja nanti sekolah kesulitan beroperasi karena tenaga pengajarnya tidak ada,” tegasnya.
Ia berharap pemerintah pusat dan daerah dapat duduk bersama mencari solusi terbaik agar kebutuhan tenaga pengajar tetap terpenuhi tanpa mengorbankan pelayanan pendidikan. (Adv./DPRD Samarinda Cep).
