Kaltimreport.com, Kukar – Suasana diskusi yang hangat terlihat di Desa Sebulu Modern, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, saat masyarakat berkumpul membahas isu transparansi pemerintahan, Sabtu (14/3/2026). Kegiatan tersebut menjadi bagian dari Penguatan Demokrasi Daerah (PDD) ke-2 yang diinisiasi Anggota DPRD Kalimantan Timur, Selamat Ari Wibowo, S.Pd.
Dalam forum tersebut, masyarakat tidak hanya menjadi pendengar, tetapi juga diajak memahami peran penting mereka dalam mengawal jalannya pemerintahan, khususnya terkait perencanaan dan penggunaan anggaran daerah.
Selamat Ari Wibowo menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan kunci utama dalam membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat. Menurutnya, transparansi harus menjadi prinsip dasar dalam setiap kebijakan dan program pembangunan.
Ia menjelaskan, demokrasi sejatinya tidak hanya berhenti pada proses pemilihan umum, tetapi juga harus tercermin dalam cara pemerintah menjalankan tugasnya secara terbuka dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui arah pembangunan serta alokasi anggaran yang digunakan.
Namun demikian, ia mengakui bahwa praktik transparansi di lapangan masih menghadapi sejumlah tantangan. Mulai dari proses perencanaan hingga pelaksanaan program, masih diperlukan perbaikan agar keterbukaan dapat berjalan optimal.
Kegiatan ini juga menghadirkan Dedi Efendi dan Alauddin sebagai narasumber. Keduanya turut memperkuat pemahaman peserta mengenai pentingnya sistem perencanaan yang terbuka dan pengelolaan anggaran yang akuntabel.
Dedi Efendi menyampaikan bahwa transparansi adalah hak masyarakat yang wajib dipenuhi pemerintah. Ia menekankan pentingnya keterlibatan publik dalam setiap tahapan kebijakan, guna mencegah penyimpangan dan memastikan program tepat sasaran.
Sementara itu, Alauddin menyoroti peran teknologi informasi dalam mendukung keterbukaan pemerintah. Ia mendorong pemanfaatan platform digital agar informasi terkait perencanaan dan anggaran dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.
Diskusi berlangsung interaktif dengan berbagai pertanyaan dari peserta, yang sebagian besar menyoroti praktik transparansi di daerah serta kendala yang dihadapi.
Melalui kegiatan ini, diharapkan kesadaran masyarakat untuk terlibat aktif dalam pengawasan pemerintahan semakin meningkat, sehingga tercipta tata kelola yang lebih transparan, partisipatif, dan akuntabel di Kalimantan Timur.
