Kaltimreport.com, Samarinda – Anggota DPRD Samarinda, Anhar, melontarkan kritik keras terhadap wacana penghapusan tenaga honorer di sektor pendidikan. Menurutnya, kebijakan tersebut justru dapat memicu persoalan baru di daerah yang saat ini masih mengalami kekurangan guru.
Anhar menilai pemerintah pusat seharusnya menghadirkan solusi konkret terhadap persoalan pendidikan, bukan sekadar menghapus tenaga honorer tanpa langkah pengganti yang jelas.
“Tugas pemerintah itu mencarikan solusi. Kalau tidak ada anggaran, ya carikan anggarannya. Kita ini sedang kekurangan guru, berarti butuh tambahan tenaga pengajar,” ujarnya.
Ia menyebut tenaga honorer saat ini merupakan pihak yang paling siap membantu kebutuhan pendidikan di daerah. Apalagi, banyak sekolah masih bergantung pada keberadaan guru honorer untuk menjalankan proses belajar mengajar.
Menurutnya, pemerintah tidak boleh menyalahkan daerah apabila nantinya muncul gejolak akibat kekurangan tenaga pengajar. Sebab, kondisi tersebut merupakan dampak langsung dari kebijakan yang diterapkan pemerintah pusat.
“Kalau ada masalah di daerah karena kekurangan pendidikan, jangan salahkan daerah. Kita dituntut meningkatkan kualitas pendidikan, tapi tenaga pendidiknya malah mau dihilangkan,” katanya.
Anhar juga menyinggung pentingnya perhatian pemerintah terhadap dunia pendidikan jika ingin mewujudkan generasi unggul di masa mendatang. Ia menilai pendidikan merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus menjadi prioritas.
“Pendidikan itu kebutuhan dasar. Jangan hanya bicara Indonesia emas, tapi tenaga pendidiknya tidak disiapkan,” tegasnya.
Ia berharap pemerintah pusat mempertimbangkan kembali kebijakan tersebut dengan melihat kondisi nyata di daerah. Menurutnya, setiap wilayah memiliki tantangan berbeda yang tidak bisa disamaratakan. (Adv./DPRD Samarinda Cep).
