Kaltimreport.com – Pemerataan pembangunan menjadi salah satu tantangan besar dalam pengelolaan kota yang terus berkembang. Setiap wilayah memiliki kebutuhan yang berbeda, sehingga kebijakan pembangunan harus mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk daerah pinggiran.
Namun, realitas di lapangan masih menunjukkan adanya ketimpangan, di mana wilayah tertentu berkembang pesat sementara daerah lain tertinggal dalam aspek infrastruktur dasar.
Salah satu contohnya adalah Kecamatan Palaran, yang kembali disorot karena masih menghadapi berbagai keterbatasan pembangunan.
Menanggapi hal ini, Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, menekankan pentingnya pemerataan pembangunan agar semua warga mendapatkan fasilitas yang layak.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur di Samarinda masih berpusat di daerah perkotaan.
“Di pusat kota, jalan yang sudah baik diperbaiki lagi. Sementara di Palaran, masih ada jalan tanah yang belum tersentuh proyek,” ungkapnya,.
Samri juga menyoroti perencanaan pembangunan yang dinilai belum adil. Ia menilai konsep pembangunan prioritas harus didasarkan pada kebutuhan dasar masyarakat, bukan hanya proyek yang terlihat besar di pusat kota.
“Kalau kita bicara prioritas, mestinya yang diutamakan itu kebutuhan dasar warga, seperti jalan layak, drainase, dan air bersih. Nyatanya, hingga sekarang banyak warga di Palaran yang masih kesulitan mendapatkan fasilitas dasar ini,” ujarnya.
Ia berharap pemerintah kota lebih serius dalam memeratakan pembangunan, agar masyarakat di wilayah pinggiran tidak terus menerus tertinggal. Menurutnya, kebijakan yang berpihak kepada seluruh lapisan masyarakat harus menjadi fokus utama dalam setiap perencanaan pembangunan daerah.
