Kaltimreport.com – Kelangkaan gas LPG 3 kg kembali menjadi perbincangan di tengah masyarakat Kota Samarinda. Fenomena antrean panjang yang terjadi di berbagai agen mencerminkan betapa pentingnya gas melon bagi kebutuhan rumah tangga, terutama bagi mereka yang bergantung pada subsidi.
Kondisi ini tidak hanya menimbulkan ketidaknyamanan, tetapi juga memicu berbagai spekulasi terkait penyebab dan solusi yang harus segera diambil.
Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, menyoroti langsung situasi di lapangan. Ia mengaku melihat sendiri antrean warga yang rela menunggu lama demi mendapatkan LPG subsidi.
Samri menegaskan bahwa selisih harga yang terlalu besar antara LPG subsidi dan non-subsidi menjadi pemicu utama antrean panjang.
“Kalau harga LPG subsidi dan non-subsidi tidak terlalu jauh, pasti antrean ini tidak akan terjadi. Saat ini harga LPG subsidi Rp18 ribu per tabung, sedangkan non-subsidi mencapai Rp50 ribu. Selisihnya sangat besar, sehingga banyak yang berusaha mendapatkan yang lebih murah,” ujarnya.
Ia juga menyoroti lonjakan harga LPG 12 kg yang biasa digunakan untuk rumah tangga, yang kini bisa mencapai Rp300 ribu per tabung. Kenaikan ini membuat daya beli masyarakat semakin tertekan, terutama bagi mereka yang berpenghasilan rendah.
Samri mengingatkan bahwa ketidakseimbangan harga ini dapat mendorong masyarakat yang sebenarnya mampu beralih ke LPG subsidi, memperburuk kelangkaan yang terjadi. Jika situasi ini terus berlanjut, harga gas melon bisa semakin melambung, menyulitkan warga miskin yang benar-benar membutuhkan.
“Selama harga masih tidak seimbang, selalu ada pihak yang memanfaatkan situasi ini. Banyak yang mengambil jatah masyarakat kurang mampu, menyebabkan gas langka dan harganya semakin mahal,” tegasnya.
Sebagai langkah antisipasi, Samri mendesak Pertamina dan Dinas Perdagangan untuk memperketat pengawasan distribusi LPG subsidi di lapangan. Ia berharap ada sistem kontrol yang lebih efektif agar gas melon benar-benar sampai ke tangan mereka yang berhak.
