Kaltimreport.com – Upaya mengoptimalkan efisiensi anggaran terus menjadi fokus utama lembaga legislatif di Kalimantan Timur. Pada Kamis, 15 Mei 2025, DPRD Provinsi Kaltim menerima kunjungan kerja dari DPRD Kabupaten Kutai Barat (Kubar) di Gedung E, Kantor DPRD Kaltim. Kunjungan ini bertujuan untuk bertukar pengalaman dan menggali strategi pelaksanaan penghematan anggaran sesuai kebijakan nasional.
Rombongan DPRD Kubar dipimpin langsung oleh Wakil Ketua II, Sepe M, didampingi Wakil Ketua I Agustinus serta Ketua Tim III Oktavianus Jack. Selain itu, turut hadir pula sejumlah anggota DPRD Kubar seperti Meni Debora, Muhammad Zainuddin, Rull Riskha Risandhie, dan staf pendukung dari Sekretariat DPRD Kutai Barat.
Dalam pertemuan yang berlangsung hangat dan penuh diskusi tersebut, topik utama yang diangkat adalah penerapan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 terkait efisiensi anggaran, khususnya pengurangan biaya perjalanan dinas hingga 50 persen. Kebijakan ini menuntut adaptasi cepat dan inovasi agar fungsi legislasi tetap berjalan efektif meskipun dengan anggaran yang terbatas.
Rombongan disambut oleh Kepala Bagian Umum dan Keuangan DPRD Kaltim, Hardiyanto, bersama Perencana Ahli Muda Neneng Risnayani dan staf keuangan Rosita. Mereka berbagi praktik terbaik mengenai pengelolaan anggaran dan penyesuaian pola kerja yang telah diterapkan di DPRD Kaltim.
“Pertemuan ini sangat penting sebagai wadah untuk bertukar informasi sekaligus benchmarking antar lembaga legislatif, khususnya dalam menerapkan efisiensi anggaran,” kata Hardiyanto saat membuka pertemuan.
Ia menambahkan bahwa setiap daerah memiliki tantangan unik dalam mengatur anggaran, sehingga komunikasi dan koordinasi antarparlemen sangat diperlukan guna menyamakan langkah dan menjaga kinerja lembaga.
Dari pihak DPRD Kubar, Sepe M menyampaikan bahwa kunjungan ini bertujuan mencari solusi yang tepat dan kontekstual bagi Kutai Barat dalam menghadapi kebijakan efisiensi anggaran. Ia menegaskan pentingnya pemahaman menyeluruh agar kebijakan dapat diimplementasikan tanpa mengganggu fungsi pengawasan dan legislasi.
“Kami berharap hasil dari diskusi ini bisa menjadi pelajaran berharga yang membantu DPRD Kutai Barat menyesuaikan diri dengan tuntutan efisiensi yang diamanatkan pemerintah,” ujar Sepe M.
Diskusi berjalan dinamis saat membahas berbagai cara efisiensi yang tidak mengorbankan kinerja, seperti penerapan digitalisasi dokumen serta pengurangan kegiatan yang bersifat seremonial. Contoh-contoh praktis dari DPRD Kaltim memberikan gambaran nyata bagaimana penghematan dapat dilakukan secara kreatif.
Anggota DPRD Kubar juga menyampaikan tantangan yang dihadapi, terutama soal kondisi geografis dan akses yang mempengaruhi kebutuhan anggaran perjalanan dinas. Hal ini menjadi bahan diskusi untuk mencari solusi yang paling tepat dan berkelanjutan.
Pertemuan ditutup dengan kesepakatan memperkuat sinergi dan koordinasi antarlegislatif di wilayah Kalimantan Timur. Semangat bersama untuk menjawab tuntutan efisiensi anggaran sekaligus menjaga transparansi dan akuntabilitas pemerintahan menjadi modal penting ke depan.
