Kaltimreport.com – Program Beasiswa Kaltim Tuntas kembali menjadi perhatian publik setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menyebut adanya sejumlah persoalan dalam laporan pengelolaan keuangan daerah. Salah satu suara kritis datang dari Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan TimurA gus Aras, yang menilai bahwa program unggulan tersebut belum sepenuhnya berjalan dengan baik dan efektif.
“Padahal ini program strategis yang sangat penting bagi generasi muda. Tapi ternyata masih ditemukan masalah,” ujar Agus dalam keterangannya baru-baru ini. Ia menyampaikan keprihatinannya terhadap temuan BPK yang menyebut adanya ketidaksesuaian administrasi dan potensi ketidakefisienan dalam pelaksanaan program beasiswa tersebut.
Menurut politisi dari Partai Demokrat ini beasiswa yang diperuntukkan bagi mahasiswa dan pelajar dari keluarga kurang mampu maupun berprestasi seharusnya dikelola secara transparan dan akuntabel. Ia menilai, program ini merupakan salah satu bentuk investasi daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
“Kalau dikelola asal-asalan, dampaknya bukan hanya pada citra pemerintah tapi juga masa depan anak-anak kita yang berharap pada program ini. Makanya perlu ada evaluasi menyeluruh dari OPD yang menjalankan program,” tegasnya.
Agus juga menyoroti pentingnya pengawasan internal yang lebih ketat dalam pelaksanaan program tersebut. Ia menyebut bahwa pengawasan tidak hanya dilakukan oleh Inspektorat, tetapi juga perlu melibatkan partisipasi masyarakat termasuk kampus atau sekolah penerima manfaat.
Ia mendorong agar seluruh catatan dari BPK segera ditindaklanjuti dalam waktu 60 hari, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Kami di DPRD tentu akan menyesuaikan juga dengan pembahasan LKPJ Gubernur dan terus mengawal agar program ini tidak hanya dilanjutkan, tapi diperbaiki secara sistematis,” katanya.
Selain itu, Agus mengingatkan pentingnya transparansi data penerima beasiswa. Ia menyarankan agar pemerintah membuka akses informasi secara daring yang dapat diakses publik mengenai siapa saja penerima jalur seleksi serta penggunaan dana. “Masyarakat berhak tahu, ini program dari uang rakyat. Transparansi adalah bentuk akuntabilitas kita bersama,” tutupnya.
Dengan sorotan ini, diharapkan Beasiswa Kaltim Tuntas bisa mengalami perbaikan mendasar sehingga benar-benar menjadi program yang menyentuh kebutuhan masyarakat dan menciptakan dampak positif jangka panjang bagi pembangunan daerah.
