Damayanti Dukung Upaya Pemerintah Tekan Biaya Haji: Perlu Evaluasi Menyeluruh dan Transparansi BP Haji
Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Damayanti, menyatakan dukungan penuhnya terhadap berbagai upaya yang dilakukan pemerintah untuk menurunkan biaya penyelenggaraan ibadah haji agar lebih terjangkau bagi masyarakat luas.
Menurutnya, langkah Presiden Prabowo Subianto yang berinisiatif menekan biaya haji merupakan bentuk nyata kepedulian dan komitmen pemerintah terhadap umat Islam di Indonesia.
“Tentu kami sebagai wakil rakyat menyambut baik keinginan Presiden untuk menurunkan biaya haji,” ujarnya.
Damayanti menilai bahwa pembangunan perkampungan haji di Mekkah merupakan strategi tepat guna menekan pengeluaran, khususnya pada sektor akomodasi yang selama ini menyumbang porsi terbesar dari total biaya haji.
Namun, ia menegaskan bahwa upaya penurunan biaya haji tidak bisa berdiri sendiri. Perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem penyelenggaraan haji, termasuk kinerja Badan Pengelola Haji (BP Haji) yang akan menjadi aktor utama di masa mendatang.
“Sudah terlalu sering kita mendengar keluhan masyarakat mengenai pelayanan haji yang tidak memuaskan, padahal biaya yang dikeluarkan sangat besar dan waktu tunggu keberangkatan pun sangat panjang. Ini adalah catatan serius yang memerlukan solusi struktural dan komprehensif,” tegasnya.
Mengacu pada data Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2025 yang mencapai Rp89,41 juta, dengan porsi biaya yang dibayar langsung oleh jemaah (Bipih) sebesar Rp55,43 juta, Damayanti membandingkannya dengan sistem di Malaysia. Di negara tetangga tersebut, jemaah dari kelompok berpendapatan rendah (B40) hanya membayar sekitar Rp36,3 juta, sementara kelompok menengah (M40) sekitar Rp53 juta—semua berkat skema subsidi dari pemerintah.
“Perbandingan ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan haji di Indonesia masih membutuhkan banyak perbaikan, baik dari sisi biaya, antrean panjang, maupun kualitas layanan yang sering kali tidak sesuai ekspektasi,” tambahnya.
Ia juga menyoroti rasa kecewa jemaah yang telah menabung bertahun-tahun, namun mendapati fasilitas yang jauh dari memadai saat keberangkatan.
“Ini sangat disayangkan. Diharapkan kehadiran BP Haji bisa membawa perubahan besar dan perbaikan signifikan di berbagai aspek,” ujarnya.
Lebih jauh, Damayanti menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana haji, serta peningkatan kualitas layanan secara menyeluruh.
“Kita ingin jemaah merasa aman, nyaman, dan terlayani dengan baik selama menjalankan ibadah haji. Jangan sampai momen sakral ini ternoda oleh persoalan teknis maupun manajerial yang seharusnya bisa diantisipasi sejak awal,” Pungkasnya.
