Kaltimreport.com – Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, menekankan pentingnya peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, meskipun Pemprov Kaltim berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-12 kalinya dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024.
Pernyataan itu disampaikannya dalam agenda penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI di Samarinda, Jumat (23/5/2025). Hasanuddin mengapresiasi capaian tersebut, namun mengingatkan agar tidak cepat berpuas diri.
“Alhamdulillah kita sudah dapat opini Wajar Tanpa Pengecualian. Semoga laporan hasil pemeriksaan ini mampu memberi semangat dan menginspirasi kita semua untuk terus memberikan pengabdian terbaik dalam mempercepat kemajuan pembangunan,” ujar Hasanuddin.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya kecermatan dalam penyajian laporan keuangan. Menurutnya, laporan yang lengkap dan akurat merupakan fondasi utama dalam menjaga kepercayaan publik dan pengambilan keputusan.
“Perlu juga diperhatikan kecukupan dalam pengungkapan atas angka-angka laporan keuangan,” tegasnya.
Hasanuddin mengingatkan bahwa laporan keuangan tidak sekadar dokumen administratif, tetapi juga mencerminkan etos kerja, efisiensi anggaran, dan integritas tata kelola pemerintahan.
“Laporan ini adalah bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD,” tambah politikus Golkar tersebut.
Tak hanya itu, ia juga menyoroti perlunya evaluasi berkelanjutan terhadap sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap standar akuntansi pemerintah.
“Hal ini dilaksanakan guna mendeteksi kesalahan dalam laporan keuangan sebagai akibat dari adanya unsur perbuatan melawan hukum,” ujarnya.
Meski meraih opini tertinggi dari BPK, Hasanuddin mengingatkan bahwa masih terdapat sejumlah temuan yang perlu ditindaklanjuti. Ia mendorong seluruh jajaran Pemprov Kaltim untuk menjadikan temuan tersebut sebagai refleksi dan langkah perbaikan ke depan.
“Capaian WTP adalah langkah awal. Yang lebih penting adalah komitmen kita untuk terus menjaga dan meningkatkan integritas dalam pengelolaan keuangan daerah,” tutupnya.
