Kaltimreport.com – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Sugiyono, menegaskan komitmen legislatif untuk memprioritaskan pembangunan infrastruktur, terutama jalan poros yang menjadi konektivitas antarwilayah di Kaltim. Hal ini disampaikannya menyikapi berbagai keluhan masyarakat terkait kondisi infrastruktur yang masih memprihatinkan di sejumlah daerah khususnya daerah Mahakam Ulu tersebut.
Dalam keterangannya, politikus dari PDIP Sugiyono menyoroti pentingnya akses jalan yang memadai guna mendukung aktivitas ekonomi, pendidikan, serta pelayanan publik lainnya. Ia menilai kendala utama dalam pembangunan di daerah selama ini masih berkutat pada persoalan infrastruktur dasar yang belum merata.
“Yang jadi kendala adalah infrastruktur dan kita akan memprioritaskan itu, maka Komisi lll mendorong agar infrastruktur jalan dapat direalisasikan dengan anggaran tahun 2026” ujar Sugiyono saat ditemui usai rapat internal di Gedung DPRD Kaltim, Selasa (28/5/2025).
Lebih lanjut, Sugiyono menegaskan bahwa Komisi III DPRD Kaltim tempat ia bernaung akan memberi perhatian khusus terhadap pengembangan infrastruktur, terutama jalan poros. Komisi ini disebutnya telah menyusun agenda pengawasan dan dorongan anggaran agar pembangunan jalan poros bisa segera direalisasikan.
“Kami dari Komisi III DPRD provinsi Kaltim mendukung penuh penguatan infrastruktur, terutama jalan poros. Kami ingin tahun ini ada progres yang nyata,” ungkapnya.
Ia berharap koordinasi antara legislatif dan eksekutif bisa berjalan optimal agar program infrastruktur tidak kembali mengalami keterlambatan atau hambatan teknis.
Sugiyono juga mengajak seluruh pemangku kepentingan, termasuk pihak swasta dan masyarakat untuk bersama-sama mendukung program pembangunan. Ia menyebut bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan pembangunan di tengah tantangan geografis dan anggaran.
Pemerintah Provinsi Kaltim sendiri telah mencanangkan sejumlah program prioritas infrastruktur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Namun pengawalan dan realisasi di lapangan masih menjadi tantangan yang perlu terus dipantau secara ketat oleh DPRD Kaltim dan masyarakat.
