Kaltimreport.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus memprioritaskan pengembangan infrastruktur strategis, salah satunya adalah peningkatan jalan utama yang menghubungkan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kabupaten Paser menjadi dua jalur. Proyek ini dinilai krusial karena menjadi penghubung vital antara wilayah selatan Kaltim dan kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Baharuddin Muin, menekankan bahwa kesuksesan proyek ini tidak hanya ditentukan oleh kesiapan dana dan desain teknis, namun juga bergantung pada kemitraan antarpemerintah yang solid.
“Peningkatan jalur ini sangat penting, tetapi harus ada kesamaan persepsi dan koordinasi yang erat antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten,” ungkap Baharuddin dalam pernyataannya pada Rabu, 28 Mei 2025.
Menurut politisi dari dapil PPU-Paser itu, sinergi yang diharapkan bukan sekadar seremonial, tetapi harus diwujudkan melalui koordinasi lapangan, perencanaan anggaran kolaboratif, serta pelibatan warga yang terdampak.
Ia menyebutkan bahwa keberadaan jalan poros ini menjadi urat nadi pergerakan masyarakat dan distribusi barang, terlebih di tengah perkembangan pesat IKN sebagai pusat pemerintahan baru. Maka dari itu, konektivitas antardaerah harus dipersiapkan secara matang.
“Dengan bertambahnya kendaraan akibat aktivitas di IKN, infrastruktur jalan dua jalur menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditunda,” tambahnya.
Lebih lanjut, Baharuddin menilai bahwa pembangunan jalan ini akan memberikan efek domino pada perekonomian lokal. UMKM di sepanjang jalur diperkirakan akan memperoleh manfaat dari kemudahan akses dan efisiensi logistik.
Ia juga mengingatkan bahwa pembangunan seperti ini harus melibatkan semua pihak sejak awal, mulai dari perencanaan, pembebasan lahan, hingga pengawasan pelaksanaan proyek.
“Perlu tindakan nyata, bukan sekadar wacana. Semua unsur harus dilibatkan agar hasilnya maksimal dan berkelanjutan,” tegasnya.
Sebagai Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD Kaltim, Baharuddin juga mendorong Pemprov Kaltim untuk menyusun anggaran yang akurat dan terbuka terhadap masukan dari DPRD serta pemerintah kabupaten.
Ia berharap, pemerintah daerah seperti PPU dan Paser tidak hanya bersikap pasif menunggu bantuan dari provinsi, tetapi turut aktif dalam mengajukan skema pembiayaan bersama, misalnya melalui dana pendamping dari APBD kabupaten masing-masing.
Proyek jalan poros ini disebut sebagai contoh nyata pembangunan yang berorientasi pada keadilan dan pemerataan, di mana pertumbuhan wilayah tidak hanya terpusat pada IKN, tetapi juga menyebar ke daerah penyangga.
“Partisipasi masyarakat juga penting. Mereka perlu diberi ruang untuk terlibat dalam setiap tahapan proses pembangunan,” tutupnya.
