Kaltimreport.com – DPRD Kota Samarinda menerima kunjungan kerja dari DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) yang dipimpin oleh Ketua Komisi I, Ishaq, pada Senin (tanggal menyesuaikan).
Dalam kunjungan tersebut, rombongan DPRD PPU yang terdiri dari Irawan Heru Suryanto, Hariyono, Muhammad Bijak Ilhamdani, Mahyuddin, dan Roman Rading, melakukan konsultasi terkait penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) mengenai pengaturan toko modern.
Pertemuan berlangsung di Ruang Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Samarinda dan diterima langsung oleh Anggota Bapemperda sekaligus Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra.
Dalam pertemuan itu, Samri menjelaskan bahwa pembahasan difokuskan pada persoalan menjamurnya toko ritel modern, seperti Indomaret dan Alfamidi, yang dinilai memberi tekanan terhadap keberlangsungan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di daerah.
“Kunjungan ini merupakan sharing untuk berdiskusi tentang rencana penyusunan Raperda pengaturan ritel modern di PPU,” jelas Samri.
Menurutnya, kehadiran toko modern yang tersebar hingga ke permukiman padat telah menimbulkan kekhawatiran terhadap nasib pedagang kecil. Faktor seperti fasilitas lengkap, harga yang lebih bersaing, dan tempat yang lebih nyaman membuat toko modern lebih diminati masyarakat.
“Sementara pedagang kecil memiliki keterbatasan modal dan stok barang yang terbatas. Ini tentu berdampak pada daya saing mereka,” tambahnya.
Salah satu poin penting dalam pembahasan Raperda adalah pengaturan jarak antara toko modern dengan pasar tradisional sebagai bentuk perlindungan terhadap UMKM lokal.
Samri juga mengungkapkan bahwa DPRD Samarinda saat ini tengah berada pada tahap awal penyusunan regulasi serupa. Upaya ini dinilai penting untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan toko modern dan keberlangsungan pedagang tradisional.
“Masih dalam tahap pengumpulan data dan sosialisasi. Namun semangatnya sama, yaitu menjaga agar UMKM tetap bisa bertahan di tengah ekspansi toko modern,” tutupnya.
