KALTIMREPORT.COM, SANGATTA — Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) memperketat seluruh jalur masuk ternak sebagai langkah memastikan wilayah tetap bebas anthrax. Meski Kalimantan Timur belum pernah mencatat kasus, risiko penularan lintas daerah dianggap cukup tinggi sehingga pengawasan diperkuat sepanjang 2025.
Kepala DTPHP Kutim, Dyah Ratnaningrum, menjelaskan bahwa langkah paling krusial adalah pengecekan hewan dari daerah endemik, terutama yang datang dari Jawa, NTT, dan Sulawesi.
“Yang kita jaga sebenarnya bukan dari kondisi lokal, tapi dari pergerakan ternak luar. Dokumen kesehatan memang diwajibkan, tetapi kami tidak berhenti di situ. Semua hewan harus melalui pemeriksaan fisik ulang agar kami benar-benar yakin,” katanya.
Ia menambahkan bahwa pemeriksaan lapangan kini rutin menggunakan rapid test untuk skrining awal, terutama pada hewan yang tampak lemas, demam, atau menunjukkan perdarahan tidak lazim.
Menurut Dyah, kondisi tanah Kalimantan yang bersifat asam memang membuat bakteri Bacillus anthracis sulit bertahan. Namun ia menegaskan bahwa faktor geografis tidak boleh membuat pemerintah lengah.
“Kondisi tanah membantu, tapi ancaman terbesar justru dari mobilitas ternak. Jadi kami perlakukan setiap kedatangan sebagai risiko yang harus ditangani,” ujarnya.
Selain pemeriksaan di pintu masuk, DTPHP melakukan surveilans tahunan dengan menambah jumlah sampel darah dan jaringan dari kecamatan. Semua sampel dikirim ke laboratorium untuk memastikan tidak ada indikasi penyebaran yang luput dari deteksi. Dyah menilai hal ini penting untuk mencegah ancaman laten.
“Kadang tidak tampak di awal, tetapi lab bisa memberi gambaran lebih jelas. Itu sebabnya kami tingkatkan cakupannya,” tambahnya.
Edukasi kepada peternak juga diperluas. Pemerintah meminta pelaporan cepat apabila ada gejala abnormal di kandang. “Lebih baik laporan palsu daripada kejadian terlewat. Kami selalu tekankan bahwa kewaspadaan harus kolektif,” ujarnya.
Dengan pola pengawasan berlapis ini, Dyah memastikan Kutim tetap dalam kategori aman namun tidak berhenti bekerja menjaga kondisi tersebut. (ADV/Diskominfo Kutim/—)
