KALTIMREPORT.COM, SANGATTA — Bagi banyak pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) di Kutai Timur, pelatihan dari pemerintah bukan sekadar kegiatan rutin, melainkan ruang tumbuh yang menentukan keberlangsungan usaha mereka. Namun ruang itu kini terancam kosong selama dua tahun karena efisiensi anggaran daerah membuat Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) menghentikan seluruh bentuk pelatihan teknis mulai 2025.
Di sejumlah kecamatan, pelaku usaha rumahan yang biasa mengikuti pelatihan pengemasan dan peningkatan mutu kini mempertanyakan bagaimana mereka harus melanjutkan proses naik kelas.
“IKM tidak bisa hanya mengandalkan ketekunan. Mereka butuh pendampingan yang konsisten agar kualitas produk tetap terjaga,” kata Kepala Disperindag Kutim, Nora Ramadhani.
Ia menuturkan bahwa keputusan menghentikan pelatihan merupakan pilihan yang sulit mengingat banyak para pelaku IKM memulai usaha dari dapur rumah.
“Kita melihat sendiri bagaimana satu pelatihan bisa mengubah cara mereka memproduksi, mengemas, sampai memasarkan. Karena itu kami merasa perlu mencari cara baru agar pembinaan tetap berjalan meski anggaran terbatas,” jelasnya.
Menurut Nora, tantangan pembinaan IKM di Kutim jauh lebih kompleks karena jarak antarwilayah yang jauh dan variasi tingkat kemampuan pelaku usaha. Pelatihan terstruktur selama ini menjadi jembatan bagi banyak usaha kecil untuk menembus pasar formal.
“Kalau dua tahun tanpa pelatihan, kekosongan pengetahuan bisa terjadi. Produk yang sudah berkembang bisa stagnan. Itu yang kami antisipasi,” ucapnya.
Disperindag kini membuka peluang kerja sama dengan perguruan tinggi dan komunitas kreatif untuk menyediakan sesi mentoring berkala. Selain itu, pemerintah menilai bahwa IKM yang telah berkembang dapat membantu menjadi mentor bagi pelaku usaha pemula.
Di saat yang sama, klaster komoditas strategis seperti pisang, kakao, dan pangan olahan diperkuat agar pembinaan tetap memiliki fokus. Pemerintah juga sedang menjajaki peluang dukungan program kementerian untuk mengisi kekosongan anggaran.
“Pembangunan IKM itu proses panjang. Kami ingin memastikan bahwa meskipun pelatihan tidak berjalan secara formal, para pelaku usaha tetap punya tempat belajar,” tutup Nora. (ADV/Diskominfo Kutim/—).
