KALTIMREPORT.COM, SANGATTA — Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) terus memperketat mekanisme penyaluran bantuan sosial melalui Program Stiker Keluarga Miskin yang telah diterapkan sejak 2023. Program ini menjadi instrumen verifikasi berbasis rumah tangga untuk memastikan bahwa seluruh bantuan pemerintah benar-benar diterima masyarakat yang memenuhi kriteria kemiskinan sesuai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Kepala Dinas Sosial Kutim, Ernata Hadi Sujito, mengatakan stiker tersebut ditempel setelah proses verifikasi dan validasi lapangan dilakukan oleh petugas. Setiap rumah didatangi satu per satu untuk mencocokkan kondisi sosial ekonomi dengan data yang terdaftar di DTKS.
“Kutai Timur sudah menerapkan stiker miskin itu sejak 2023. Semua yang masuk data miskin waktu itu kita verifikasi langsung ke rumah, per kepala keluarga,” ujarnya.
Ernata menjelaskan bahwa pemasangan stiker bukan sekadar penanda visual, tetapi menjadi dasar administratif dalam penyaluran bantuan. Stiker hanya diberikan kepada keluarga yang memenuhi kriteria kemiskinan sesuai indikator nasional.
“Jika memang masyarakat itu tergolong miskin, kita pasangi stiker dan mereka otomatis menerima bantuan sesuai haknya. Proses verifikasi juga tetap berjalan sampai sekarang,” katanya.
Terkait kekhawatiran sebagian pihak mengenai potensi dampak psikologis bagi keluarga penerima, Ernata menyebut hal tersebut tidak menjadi masalah di lapangan. Menurutnya, sebagian besar keluarga memahami fungsi stiker dan melihatnya sebagai bagian dari proses penyaluran bantuan yang lebih transparan.
“Saya rasa ini kenyataan. Kalau memang kondisi mereka masih miskin, mereka menerima ditempeli stiker. Tapi kalau sudah keluar dari kemiskinan, tentu mereka tidak ingin dipasangi lagi,” tegasnya.
Program Stiker Keluarga Miskin juga terintegrasi dengan mekanisme graduasi, yaitu penghapusan keluarga dari daftar penerima bantuan ketika kondisi ekonominya dinilai sudah membaik. Proses ini dilakukan secara berkala melalui kunjungan lapangan.
“Kalau ketika kita datangi mereka sudah tidak memenuhi kriteria dan sudah tergolong mampu, itu kita graduasi. Kita keluarkan dari data kemiskinan,” ujar Ernata.
Hingga kini, program tersebut telah diterapkan di seluruh 18 kecamatan di Kutai Timur. Pembaruan data terus dilakukan untuk memastikan ketepatan sasaran bantuan sosial dan menghindari inclusion error maupun exclusion error.
“Kami berharap lewat program ini dapat memperbaiki akurasi data kemiskinan, sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui intervensi yang lebih terarah,” tutupnya. (ADV/Diskominfo Kutim/—)
