KALTIMREPORT.COM, SANGATTA — Rencana penyelenggaraan Pangan Murah oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) pada Desember mendatang tidak berdiri sendiri. Program ini diposisikan sebagai bagian dari strategi pengendalian inflasi daerah, terutama untuk komoditas beras SPHP, minyak goreng, dan gula yang secara historis memiliki volatilitas tinggi menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru).
Pejabat Fungsional Pengawas Perdagangan Disperindag Kutim, Achmad Dony Erviady, mengatakan persiapan kali ini mengutamakan aspek tata kelola. Menurutnya, kegiatan Pangan Murah sebelumnya memberikan catatan penting mengenai penataan arus masyarakat dan distribusi barang.
“Evaluasi yang kami lakukan menunjukkan perlunya perbaikan desain teknis agar alurnya lebih terkendali. Lokasi, relawan, hingga manajemen antrean semuanya harus dihitung,” jelasnya.
Tahun ini pemerintah menambahkan unsur kolaborasi dengan Nahdlatul Ulama (NU). Keterlibatan organisasi tersebut dinilai penting karena memiliki struktur sosial kuat di banyak kelurahan dan desa.
“Kami butuh mitra yang memahami dinamika masyarakat. NU punya pengalaman mengatur kegiatan besar di tingkat lokal,” kata Dony dalam penjelasan panjang.
Sementara untuk pengamanan distribusi, Polres Kutim disiapkan sebagai mitra pengawasan gudang dan jalur distribusi. Langkah ini ditempuh untuk mencegah dua hal: penahanan barang oleh pedagang besar dan potensi gangguan logistik akibat cuaca.
“Cuaca akhir tahun selalu jadi variabel yang harus diperhitungkan. Kapal terlambat satu atau dua hari saja bisa mempengaruhi harga,” katanya.
Selain aspek teknis, pemerintah juga menilai kegiatan ini sebagai sinyal kepada pasar. Intervensi langsung dengan menjual komoditas pokok di bawah harga pasar diharapkan menahan ekspektasi kenaikan harga.
“Kita ingin pelaku pasar membaca pesan bahwa pemerintah siap turun langsung jika ada gejolak,” ujar Dony.
Ia menambahkan bahwa desain Pangan Murah tahun ini dirancang tidak hanya untuk meredam harga, tetapi juga memberi kepastian bagi konsumen.
“Tujuan akhirnya bukan sekadar distribusi barang murah, tetapi menjaga stabilitas pasar sebagai prasyarat utama keseimbangan ekonomi daerah,” pungkasnya. (ADV/Diskominfo Kutim/—).
