KALTIMREPORT.COM, SANGATTA — Rencana pembangunan museum daerah di Kutai Timur (Kutim) kembali digarap serius setelah beberapa tahun tertunda akibat keterbatasan anggaran. Tahun ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutim mulai menyiapkan pola pembiayaan baru yang mengandalkan kolaborasi lintas sektor, terutama lewat dukungan perusahaan melalui program CSR.
Kepala Bidang Kebudayaan Disdikbud Kutim, Padliyansyah, menyebut museum bukan sekadar bangunan fisik, melainkan kebutuhan strategis yang berkaitan langsung dengan identitas masyarakat. Ia menilai ketergantungan pada APBD tidak lagi realistis.
“Kalau kita bertumpu pada anggaran daerah saja, proyek ini sulit bergerak. Museum itu menyangkut memori kolektif dan bahan pendidikan generasi mendatang, sehingga harus dicari jalan alternatif,” katanya.
Ia menambahkan bahwa museum akan menjadi wadah dokumentasi sejarah, pelestarian budaya, dan pusat edukasi publik.
Menurut Padliyansyah, pemerintah melihat peluang besar dari sektor swasta yang selama ini menjalankan investasi jangka panjang di Kutim. Mekanisme kemitraan yang tengah disiapkan menempatkan perusahaan sebagai pihak pendukung, sementara kendali kuratorial, manajemen aset, dan arah kebijakan tetap berada di pemerintah.
“Kami sedang menyiapkan kerangka agar keterlibatan swasta tidak menyalahi regulasi. Yang kita inginkan adalah kemitraan yang bersih, fleksibel, dan menguntungkan publik,” jelasnya.
Model kerja sama yang sedang dirancang tidak hanya mencakup pendanaan pembangunan fisik. Disdikbud juga membuka ruang bagi swasta untuk mendukung riset kebudayaan, pengumpulan arsip, revitalisasi manuskrip, hingga penyelenggaraan program literasi sejarah di sekolah-sekolah.
“Perusahaan juga bisa berpartisipasi dalam program edukasi. Kita ingin museum ini aktif, bukan hanya ruang pamer yang pasif,” tambah Padliyansyah.
Pemerintah menyiapkan forum koordinasi yang melibatkan sejumlah organisasi kebudayaan, akademisi, dan tokoh adat guna mematangkan rancangan museum. Forum itu diharapkan dapat menghindari tumpang tindih tugas sekaligus memastikan museum berjalan dengan visi yang jelas.
Dengan skema baru tersebut, pemerintah menargetkan fondasi kelembagaan museum dapat disusun lebih dulu sebelum pembangunan fisik dimulai.
“Kita harus pastikan konsepnya matang agar museum ini tidak hanya berdiri, tetapi juga hidup dan relevan bagi masyarakat,” tutup Padliyansyah. (ADV/Diskominfo Kutim/—).
