KALTIMREPORT.COM, SANGATTA — Pemerintah Kabupaten Kutai Timur tengah menyusun langkah baru untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok setelah anggaran pasar murah dinyatakan habis pada tahun ini. Program yang selama ini menjadi pegangan utama masyarakat berpenghasilan rendah itu terakhir kali dijalankan pada momentum Ramadan dan Idul Fitri, sebelum pagu subsidi benar-benar tidak tersisa.
Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kutim menegaskan bahwa keterbatasan fiskal memang tidak bisa dihindari. Efisiensi anggaran membuat pemerintah harus mengutamakan pos yang paling strategis. Namun, kondisi tersebut tidak berarti pemerintah menghentikan pengawasan terhadap harga pangan yang dinamis.
Pejabat Fungsional Pengawas Perdagangan Ahli Muda, Achmad Dony Erviady, menjelaskan bahwa kebutuhan subsidi untuk pasar murah sangat besar. Tanpa dukungan anggaran tambahan, pemerintah tidak dapat melanjutkan pola intervensi berbasis potongan harga.
“Karena itu, strategi diarahkan pada penguatan jalur distribusi dan kolaborasi dengan agen besar. Koordinasi intensif dengan pemasok luar daerah jadi prioritas kami memastikan barang tetap tersedia di pasaran,” ungkapnya.
Upaya lain diarahkan pada peningkatan pemantauan harga harian. Melalui mekanisme pengawasan lapangan dan pembaruan data distributor, pemerintah berusaha mencegah potensi gejolak harga.
“Kami juga memaksimalkan jaringan komunikasi dengan pedagang agar setiap sinyal kelangkaan dapat ditangani lebih cepat,” lanjutnya.
Pemerintah Kabupaten Kutai Timur memastikan bahwa pasar murah akan kembali digelar pada 2026 ketika anggaran baru kembali tersedia. Program tersebut dianggap penting sebagai alat stabilisasi harga menjelang hari keagamaan dan periode konsumsi tinggi.
Dony berharap masyarakat tetap tenang menghadapi situasi ini. Ia menegaskan pemerintah tetap hadir menjaga keseimbangan pasar. “Jika jalur distribusi aman, insyaallah harga tetap bisa kita kendalikan. Itu yang terus kami jaga,” pungkasnya. (ADV/Diskominfo Kutim/—).
