KALTIMREPORT.COM, SANGATTA — Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mulai menyiapkan berbagai opsi kebijakan untuk menahan penurunan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi aparatur sipil negara pada tahun anggaran 2026. Langkah ini diambil setelah proyeksi pendapatan daerah menunjukkan penurunan tajam yang memengaruhi ruang fiskal pemerintah.
Sekda Kutim, Rizali Hadi, menyatakan pemerintah tidak ingin penyesuaian anggaran berdampak langsung pada kesejahteraan ASN. “Kami sedang mengkaji pilihan yang memungkinkan TPP tetap terjaga. Kalau pun harus turun, diupayakan tidak signifikan,” ujarnya.
Menurut Rizali, tekanan fiskal terjadi karena APBD 2026 diproyeksikan berada di angka sekitar Rp4,8 triliun, lebih rendah dari tahun sebelumnya. Kondisi ini memaksa pemerintah melakukan penataan ulang belanja, terutama belanja pegawai yang porsinya cukup besar. Pada 2025, belanja pegawai tercatat Rp2,3 triliun atau 20,7 persen dari total APBD.
Ia menjelaskan, batas maksimal belanja pegawai sebesar 30 persen memberi ruang bagi pemerintah untuk melakukan penyesuaian yang lebih terukur. Namun, penyesuaian tersebut harus dilakukan tanpa mengganggu kualitas pelayanan publik.
“Karena itu, kita sedang menyusun simulasi anggaran untuk melihat skenario terbaik. Kita tidak hanya bicara angka, tetapi juga dampak kebijakan. Pelayanan publik harus tetap stabil,” katanya.
Selain evaluasi belanja, pemerintah juga menelisik kembali komposisi ASN, baik PNS maupun PPPK, untuk memastikan penyesuaian dilakukan secara proporsional. Pemerintah sedang menghitung jumlah pegawai yang pensiun, kebutuhan formasi, hingga beban kerja setiap perangkat daerah.
Rizali menyebut kesinambungan TPP juga bergantung pada kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah tengah menyiapkan strategi optimalisasi pendapatan dan efisiensi belanja.
“Kami ingin kebijakan fiskal tetap manusiawi dan tidak gegabah. TPP itu menyangkut penghidupan pegawai,” ujarnya.
Ia memastikan kajian akan dirampungkan sebelum penyusunan APBD murni 2026. Pemerintah menargetkan setiap kebijakan menjaga keseimbangan antara keterbatasan fiskal dan kesejahteraan ASN. (ADV/Diskominfo Kutim/—).
