Kaltimreport.com – Komisi II DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Sabaruddin Panrecalle mengungkap penyebab komunikasi antara BPN, BPJN, pihak pekerja, dan DPRD sempat terputus, yang berdampak pada lambatnya penyampaian informasi terkait insiden tabrakan vendor pada jembatan.
Menurut Sabaruddin, saat di wawancara rabu (26/11/2025), rangkaian peristiwa bermula dari insiden tabrakan pada 26 Februari, yang kemudian ditindaklanjuti pada 28 Februari. Saat itu publik menilai penanganan tidak berjalan karena kurangnya informasi yang sampai ke masyarakat.
“Kami mencoba me-rewind kembali. Ada dua perusahaan yang sebelumnya dianggap tidak kooperatif, namun ternyata mereka bertanggung jawab,” ujar anggota Komisi II.
Sabaruddin, menyebut proses komunikasi dengan BPJN sempat macet akibat pergantian kepala BPJN. Kondisi itu membuat progres perbaikan tidak tersampaikan secara utuh kepada legislatif dan publik.
“Kenapa bisa terputus? Karena ada rolling kepala BPJN. Sejak itu komunikasi terhenti, dan baru kembali aktif setelah pejabat baru masuk,” jelasnya.
Kini, komunikasi telah kembali berjalan, dan DPRD meminta agar BPJN menjaga alur informasi agar masyarakat Kalimantan Timur mendapatkan perkembangan yang akurat dan terkini.
“Tolong komunikasi ini berjalan dengan baik supaya publik update informasinya. Kita ingin masyarakat tahu bahwa perusahaan yang menabrak jembatan bertanggung jawab,” tegasnya.
