Kaltimreport.com – Jelang penutupan tahun anggaran, perhatian publik kembali tertuju pada kinerja DPRD Kaltim dalam menampung aspirasi warga. Berbagai persoalan mulai dari kondisi infrastruktur yang belum merata, layanan pendidikan, fasilitas kesehatan, hingga tekanan ekonomi keluarga menjadi tolok ukur efektivitas reses yang dilaksanakan para legislator.
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Yenni Eviliana, memastikan bahwa seluruh rangkaian reses telah diselesaikan tanpa hambatan oleh para anggota dewan.
“Seluruh anggota sudah menjalankan reses. Alhamdulillah, 55 anggota DPRD turun langsung ke lapangan, tidak ada yang tertunda,” ujar Yenni usai memimpin Rapat Paripurna ke-48 pada Senin (01/12/2025).
Yenni menyampaikan, mayoritas aspirasi yang diterima masih berkisar pada kebutuhan dasar masyarakat. Keluhan mengenai jalan rusak, jembatan yang membutuhkan perbaikan, peningkatan fasilitas pendidikan, hingga akses pelayanan kesehatan menjadi isu yang paling sering muncul.
“Hampir sama seperti periode sebelumnya. Infrastruktur, pendidikan, kesehatan, jalan, jembatan—itu yang terus disampaikan masyarakat. Setiap fraksi menerima masukan yang cenderung serupa,” jelasnya.
Ia menilai konsistensi isu tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan mendasar masyarakat masih belum sepenuhnya terpenuhi. Karena itu, pola aspirasi ini harus menjadi pedoman jelas bagi pemerintah provinsi dalam menentukan prioritas kebijakan pada tahun anggaran mendatang.
“Ini sinyal kuat tentang apa yang benar-benar dibutuhkan masyarakat. Pemprov perlu menjadikannya referensi dalam merumuskan program strategis,” tegas Yenni.
Seluruh hasil reses, lanjutnya, sedang dirampungkan dalam bentuk laporan resmi untuk diserahkan kepada pemerintah daerah sebagai bahan penyusunan kebijakan. Ia berharap hasil kerja legislator tidak berhenti sebagai dokumen semata.
“Kita sudah kumpulkan aspirasinya. Berikutnya, eksekutif yang harus memastikan realisasinya. Masyarakat menunggu bukti nyata, bukan sekadar janji,” pungkasnya.
