Kaltimreport, Bontang – Komitmen memperkuat demokrasi di tingkat daerah terus digelorakan Anggota DPRD Kalimantan Timur, Henry Pailan TP, SE. Hal tersebut diwujudkan melalui kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah (PDD) ke-2 yang digelar di Gedung Serbaguna Kelurahan Kanaan, Kota Bontang, Selasa (17/3/2026).
Dalam kegiatan ini, transparansi dalam perencanaan dan penganggaran menjadi fokus utama. Isu tersebut dinilai krusial dalam mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang terbuka, akuntabel, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Kegiatan ini melibatkan berbagai elemen masyarakat, tokoh lokal, dan pemangku kepentingan. Dalam kesempatan itu, Henry Pailan menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik, khususnya terkait anggaran dan rencana pembangunan, merupakan kunci untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Ia menjelaskan bahwa esensi demokrasi tidak hanya terletak pada pelaksanaan pemilihan umum, tetapi juga tercermin dari bagaimana pemerintah menjalankan amanah secara transparan dan bertanggung jawab. Menurutnya, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui arah kebijakan pembangunan serta penggunaan anggaran daerah.
Meski demikian, Henry mengakui bahwa penerapan transparansi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, baik pada tahap perencanaan maupun pelaksanaan program. Karena itu, ia berharap kegiatan PDD ini dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan.
Kegiatan tersebut juga menghadirkan dr. Etha Rimba Paembonan, MBA sebagai narasumber. Dalam pemaparannya, ia menegaskan bahwa transparansi merupakan hak masyarakat sekaligus kewajiban pemerintah.
Ia menambahkan, keterlibatan masyarakat sejak tahap perencanaan hingga evaluasi sangat penting untuk meminimalkan potensi penyimpangan serta memastikan program pembangunan berjalan tepat sasaran.
Selain itu, Etha juga menyoroti pentingnya pemanfaatan teknologi informasi guna mendukung keterbukaan pemerintah daerah. Menurutnya, penyajian data secara digital akan mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi perencanaan dan penganggaran.
Diskusi berlangsung interaktif, ditandai dengan berbagai pertanyaan dari peserta, terutama terkait praktik transparansi di daerah serta tantangan dalam implementasinya.
Para peserta pun berharap pemerintah daerah lebih proaktif dalam menyediakan akses informasi publik, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran.
Melalui kegiatan ini, diharapkan kesadaran masyarakat dalam mengawal jalannya pemerintahan semakin meningkat, sehingga dapat terwujud sistem pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel di Kalimantan Timur.
