Kaltimreport.com – Keterbatasan anggaran daerah tidak menyurutkan upaya Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dalam meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kukar kini memperkuat kolaborasi dengan pemerintah pusat agar kebutuhan rehabilitasi sekolah tetap dapat ditangani melalui berbagai skema pendanaan.
Kepala Disdikbud Kukar, Heriansyah, mengatakan pemanfaatan sumber anggaran secara terpadu menjadi salah satu strategi untuk menjaga keberlanjutan pembangunan sektor pendidikan, khususnya di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
Menurutnya, pemerintah daerah tidak hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tetapi juga berupaya mengakses program bantuan yang disediakan pemerintah pusat.
“Saat ini kita terus berupaya memperkuat kolaborasi dalam pembangunan sektor pendidikan, terutama di tengah kondisi efisiensi anggaran. Kita memanfaatkan berbagai sumber pendanaan yang tersedia, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah,” ujarnya.
Heriansyah menjelaskan, salah satu peluang yang dimanfaatkan adalah program revitalisasi sekolah dari pemerintah pusat. Program tersebut dapat membantu memperbaiki kondisi bangunan maupun fasilitas penunjang pembelajaran di berbagai satuan pendidikan.
Sasarannya mencakup sejumlah jenjang pendidikan, mulai dari taman kanak-kanak (TK), sekolah dasar (SD), hingga sekolah menengah pertama (SMP). Kehadiran program tersebut diharapkan dapat memperluas jangkauan penanganan sekolah yang membutuhkan perbaikan tanpa sepenuhnya bergantung pada kemampuan fiskal daerah.
“Untuk saat ini, cukup banyak kegiatan rehabilitasi dan revitalisasi sekolah yang dapat kita upayakan melalui program revitalisasi dari pemerintah pusat. Program tersebut mencakup berbagai jenjang pendidikan, mulai dari TK, SD, hingga SMP,” jelasnya.
Di sisi lain, Pemkab Kukar tetap mengalokasikan anggaran melalui APBD untuk mendukung kegiatan rehabilitasi sekolah. Namun, pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kapasitas keuangan daerah dan skala kebutuhan yang harus diprioritaskan.
Heriansyah menambahkan, sekolah yang ingin memperoleh bantuan revitalisasi dari pemerintah pusat harus memenuhi sejumlah ketentuan. Proses seleksi dilakukan melalui persyaratan dan kriteria tertentu sehingga kesiapan administrasi maupun kondisi sekolah menjadi hal yang perlu diperhatikan.
“Meski demikian, proses seleksi untuk mendapatkan bantuan revitalisasi dari pemerintah pusat juga cukup ketat. Ada sejumlah persyaratan dan kriteria yang harus dipenuhi oleh sekolah calon penerima bantuan,” ungkapnya.
Melalui sinergi pendanaan tersebut, Disdikbud Kukar berharap semakin banyak kebutuhan perbaikan fasilitas pendidikan yang dapat diakomodasi. Upaya ini sekaligus menjadi langkah untuk menjaga kelayakan lingkungan belajar agar peserta didik memperoleh fasilitas pendidikan yang lebih baik, meskipun pemerintah daerah tengah menghadapi keterbatasan anggaran. (ADV)
