Kaltimreport.com – Efisiensi anggaran daerah turut berdampak pada pelaksanaan sejumlah program bantuan pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), termasuk untuk jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Taman Kanak-kanak (TK). Meski demikian, Pemerintah Kabupaten Kukar berupaya memastikan dukungan terhadap pendidikan usia dini tetap berjalan dan dapat dioptimalkan kembali pada 2027.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kukar, Heriansyah, menjelaskan bahwa pemerintah daerah sebenarnya telah mengalokasikan anggaran untuk mendukung pendidikan PAUD dan TK. Namun, adanya kebijakan efisiensi menyebabkan sejumlah program bantuan belum dapat direalisasikan sesuai rencana awal.
“Kita menganggarkan untuk itu, hanya saja memang karena proses efisiensi ini, kemungkinan akan kita optimalkan kembali pada 2027,” ujar Heriansyah.
Di tengah penyesuaian tersebut, dukungan pemerintah terhadap lembaga PAUD sebenarnya masih tersedia melalui bantuan operasional pendidikan. Bantuan ini menjadi salah satu penopang kegiatan belajar mengajar dan kebutuhan operasional lembaga pendidikan anak usia dini.
Meski begitu, bantuan operasional saja perlu terus dievaluasi agar mampu menjawab kebutuhan setiap lembaga. Sebab, kondisi satuan PAUD di Kukar tidak seluruhnya sama. Ada lembaga yang telah memiliki fasilitas memadai, tetapi masih ada pula yang membutuhkan dukungan sarana dan prasarana untuk menunjang proses pembelajaran.
Heriansyah menjelaskan, pendidikan usia dini memiliki posisi penting dalam kebijakan wajib belajar 13 tahun. Program tersebut mencakup satu tahun pendidikan prasekolah sebelum anak memasuki jenjang sekolah dasar.
“Kalau kita bicara wajib belajar 13 tahun, satu tahun itu di PAUD sebelum masuk sekolah dasar. Jadi, pendidikan PAUD ini juga menjadi bagian penting yang harus kita perhatikan,” jelasnya.
Kebijakan wajib belajar 13 tahun seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat pemerataan akses pendidikan sejak usia dini. Artinya, perhatian pemerintah tidak cukup hanya pada ketersediaan lembaga pendidikan, tetapi juga harus mencakup kualitas pembelajaran, kesiapan tenaga pendidik, serta kelengkapan fasilitas pendukung.
Karena itu, rencana optimalisasi bantuan pada 2027 diharapkan tidak sekadar mengembalikan program yang terdampak efisiensi anggaran. Pemerintah juga perlu melakukan pemetaan terhadap lembaga PAUD yang paling membutuhkan bantuan agar alokasi anggaran benar-benar tepat sasaran.
“Kita berharap melalui berbagai program bantuan yang tersedia, akses pendidikan bagi anak-anak semakin luas dan tidak ada lagi anak yang tidak mendapatkan kesempatan untuk bersekolah,” tutup Heriansyah.
Ke depan, kolaborasi antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat juga menjadi penting untuk menjaga keberlanjutan pendidikan usia dini. Dengan dukungan pendanaan yang terarah dan pemerataan fasilitas, pendidikan PAUD dan TK di Kukar diharapkan semakin berkualitas dan mampu menjadi fondasi bagi generasi penerus daerah. (ADV)
