Kaltimreport.com – Khawatir terganggunya proses Kegiatan Belajar Mengajar akibat insentif guru terlambat dicairkan mendapat sorotan dari anggota legislatif di karang paci.
Sekretaris Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Salehuddin, meminta agar pemerintah segera menindaklanjuti persoalan ini sebelum menciptakan efek domino yang lebih besar.
Menurutnya, dunia pendidikan membutuhkan suasana yang stabil dan kondusif, namun hal itu sulit tercapai jika kesejahteraan guru tidak dijamin secara rutin dan tepat waktu.
“Saya pikir harus segera diselesaikan ini agar jangan sampai berdampak pada proses KBM di Kaltim,” tegas Salehuddin.
Lebih lanjut, Salehuddin menjelaskan bahwa keterlambatan insentif bisa menimbulkan keresahan di kalangan guru, yang berpotensi mengganggu fokus mereka dalam mengajar dan membina siswa.
Selain itu, masalah insentif yang berulang dianggap sebagai cermin dari lemahnya manajemen pengelolaan anggaran pendidikan di tingkat daerah.
Maka dari itu, Ia meminta agar Pemprov Kaltim melalui Dinas Pendidikan dan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKAD) melakukan evaluasi sistem untuk menjamin pencairan insentif yang lebih tertib.
Salehuddin menambahkan bahwa persoalan insentif ini tidak bisa dianggap sepele, karena menyangkut motivasi dan profesionalisme tenaga pendidik dalam menjalankan tugasnya sehari-hari.
“Kalau guru resah karena urusan haknya tidak dibayar tepat waktu, bagaimana kita bisa mengharapkan mereka bisa optimal dalam mendidik anak-anak kita?” ujarnya.
Pun, Ia menekankan bahwa guru adalah pilar utama pendidikan, sehingga segala kebutuhan dasar mereka harus diprioritaskan dalam perencanaan anggaran daerah.
Pihak DPRD siap mengawal agar alokasi anggaran pendidikan benar-benar sampai pada yang membutuhkan, termasuk dalam bentuk insentif yang menjadi hak guru.
Apalagi dalam situasi saat ini, di mana beban kerja guru meningkat karena tuntutan kurikulum dan adaptasi teknologi pembelajaran, dukungan kesejahteraan harus ditingkatkan, bukan diperlambat.
Terakhir, Salehuddin meminta agar tidak ada lagi alasan administratif atau teknis yang menghambat penyaluran insentif, karena dampaknya bisa menjalar hingga ke kualitas pendidikan secara keseluruhan.
Ia juga menyarankan dibuatnya sistem digital monitoring terhadap pencairan insentif agar publik bisa ikut mengawasi dan guru bisa memantau status haknya secara transparan.
“Pemerintah jangan menunggu guru-guru turun protes dulu baru bertindak. Seharusnya ada sistem yang antisipatif, bukan reaktif,” tandasnya.
Dengan perhatian yang tepat terhadap kebutuhan guru, Salehuddin yakin bahwa kualitas pendidikan di Kalimantan Timur akan jauh lebih baik dan berdaya saing tinggi.
