Kaltimreport.com, Samarinda – Masih adanya anak-anak di kawasan terpencil Kota Samarinda yang kesulitan memperoleh akses pendidikan menjadi perhatian DPRD Samarinda. Kondisi tersebut banyak ditemukan di wilayah perkebunan dan kawasan hutan yang jauh dari pusat layanan pendidikan.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, menilai pemerintah perlu menghadirkan pola pendidikan yang mampu menjangkau anak-anak dari keluarga pekerja kebun dengan mobilitas tinggi. Salah satu konsep yang dianggap tepat ialah sekolah berbasis asrama atau sekolah rakyat.
Menurut Puji, kehidupan masyarakat pekerja perkebunan yang kerap berpindah lokasi kerja membuat pendidikan anak menjadi tidak stabil. Tidak sedikit anak yang akhirnya berhenti sekolah karena harus mengikuti perpindahan orang tuanya dari satu wilayah ke wilayah lain.
“Pernah ada sekolah yang awalnya ramai, tapi akhirnya tinggal beberapa murid karena warganya berpindah,” ujar Puji, Sabtu (9/5/26).
Ia menjelaskan, kondisi tersebut masih ditemukan di sejumlah kawasan pinggiran Samarinda seperti Batu Besaung dan Berambai. Selain faktor jarak, keterbatasan infrastruktur jalan dan minimnya sarana transportasi turut memperburuk akses masyarakat terhadap pendidikan dan pelayanan dasar lainnya.
Dalam sejumlah agenda peninjauan lapangan, Komisi IV DPRD Samarinda juga menemukan masih ada anak-anak yang belum mengenyam pendidikan secara layak. Bahkan, Puji mengaku pernah menjumpai anak usia dini berjalan seorang diri di kawasan hutan saat menjelang malam untuk membeli kebutuhan keluarga.
Tak hanya persoalan pendidikan, DPRD juga menemukan masih banyak warga yang belum memiliki dokumen administrasi kependudukan. Padahal, sebagian dari mereka telah lama menetap di Samarinda. Kondisi itu menyebabkan masyarakat kesulitan mendapatkan akses layanan pemerintah.
“Kalau tidak punya administrasi yang jelas, mereka juga sulit masuk program pemerintah,” katanya.
Puji menilai konsep sekolah asrama dapat menjadi solusi agar anak-anak tetap memperoleh pendidikan secara berkelanjutan tanpa harus terdampak perpindahan pekerjaan orang tua mereka. Dengan sistem tersebut, anak-anak tetap dapat belajar secara tetap meski keluarga berpindah lokasi kerja.
Ia menambahkan, pemerintah juga perlu lebih aktif melakukan pendataan terhadap masyarakat rentan di kawasan pinggiran kota. Langkah itu dinilai penting agar warga tidak terus terisolasi dari layanan pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, maupun perlindungan anak.
Menurutnya, persoalan di wilayah terpencil Samarinda tidak bisa dipandang hanya sebagai isu pendidikan semata. Ada persoalan kemiskinan, ketimpangan pembangunan, layanan kesehatan, hingga perlindungan anak yang saling berkaitan dan membutuhkan perhatian serius pemerintah.
“Jangan sampai di tengah pembangunan kota modern masih ada anak-anak yang hidup tanpa akses pendidikan dan perlindungan yang layak,” pungkasnya. (Adv./DPRD Samarinda Cep).
