Kaltimreport.com, Samarinda – Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Anhar, menyoroti ketimpangan dalam penanganan stunting di sejumlah daerah. Ia menilai distribusi program dan anggaran seharusnya tidak hanya berdasarkan jumlah penduduk, tetapi juga mempertimbangkan kondisi riil di lapangan.
Menurut Anhar, ada daerah dengan jumlah penduduk kecil namun memiliki persoalan stunting yang lebih serius dibanding kota besar.
“Daerah yang lebih membutuhkan harus lebih diprioritaskan,” ujarnya, di Kantor DPRD Samarinda.
Ia mencontohkan Samarinda yang memiliki jumlah penduduk besar sehingga otomatis memperoleh alokasi program lebih banyak. Namun, menurutnya, belum tentu daerah lain dengan penduduk lebih sedikit memiliki kondisi yang lebih baik.
“Bisa saja daerah penduduknya sedikit, tetapi penanganan stuntingnya justru tidak konsisten. Itu yang harus dilihat pemerintah,” katanya.
Anhar menilai pendekatan pemerintah harus lebih detail dan berbasis data agar bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran.
Ia juga mengingatkan bahwa setiap daerah memiliki tantangan berbeda dalam menangani stunting dan kemiskinan.
“Kalau hanya melihat jumlah penduduk, akhirnya daerah yang sebenarnya lebih membutuhkan malah kurang diperhatikan,” tegasnya.
Ia berharap pemerintah pusat lebih cermat dalam menyusun kebijakan penanganan stunting agar tidak terjadi ketimpangan antarwilayah. (Adv./DPRD Samarinda Cep).
