Kaltimreport.com, Kutai Kartanegara – Arus perkembangan teknologi yang semakin pesat dinilai membawa tantangan sekaligus peluang bagi kehidupan demokrasi di Indonesia. Untuk memperkuat pemahaman masyarakat terhadap perubahan tersebut, Anggota DPRD Kalimantan Timur, Selamat Ari Wibowo, menggelar kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah (PDD) ke-5 di Desa Gunung Sari, Kecamatan Tabang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Sabtu (13/6/2026).
Kegiatan yang diikuti masyarakat setempat itu mengangkat tema “Teknologi Informasi untuk Efektivitas Pengawasan Publik dan Demokrasi Digital”. Tema tersebut dipilih sebagai respons terhadap semakin besarnya peran teknologi dalam kehidupan sosial, politik, dan pemerintahan.
Dalam pemaparannya, Selamat Ari Wibowo menilai bahwa masyarakat saat ini hidup di era yang menuntut kemampuan beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Kehadiran media sosial, aplikasi digital, dan berbagai platform informasi telah mengubah pola komunikasi antara masyarakat dan pemerintah.
Menurutnya, kemudahan akses informasi harus dimanfaatkan sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas partisipasi publik. Masyarakat tidak cukup hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga perlu memahami bagaimana teknologi dapat digunakan untuk mengawal kebijakan publik dan pembangunan daerah.
“Sekarang masyarakat bisa mengetahui berbagai program pemerintah hanya melalui telepon genggam. Ini merupakan peluang besar untuk meningkatkan keterlibatan warga dalam proses pembangunan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, demokrasi yang kuat tidak hanya ditentukan oleh proses pemilihan umum, melainkan juga oleh keterlibatan masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Karena itu, ruang digital dapat menjadi sarana yang efektif untuk menyampaikan kritik, saran, maupun aspirasi secara terbuka.
Lebih lanjut, Selamat mengingatkan pentingnya penggunaan teknologi secara bertanggung jawab. Ia menilai perkembangan digital yang tidak dibarengi dengan literasi yang baik dapat memunculkan berbagai persoalan, mulai dari penyebaran informasi palsu hingga munculnya konflik akibat perbedaan pandangan.
“Jangan sampai kemajuan teknologi justru menjadi pemicu perpecahan. Yang dibutuhkan adalah masyarakat yang cerdas dalam menggunakan media digital dan mampu menyaring setiap informasi yang diterima,” katanya.
Dalam kegiatan tersebut, narasumber Dedi Efendi turut menyoroti pentingnya pengawasan publik dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik. Menurutnya, keterbukaan informasi yang semakin luas harus diimbangi dengan partisipasi masyarakat dalam mengawal pelaksanaan berbagai kebijakan.
Ia menilai masyarakat memiliki posisi strategis untuk memastikan program pemerintah berjalan sesuai kebutuhan dan kepentingan publik. Pengawasan yang dilakukan secara konstruktif, lanjutnya, dapat menjadi masukan berharga bagi pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Ketika masyarakat aktif mengawasi dan memberikan masukan, maka kebijakan yang lahir akan lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kondisi di lapangan,” jelas Dedi.
Selain membahas pengawasan publik, kegiatan tersebut juga menekankan pentingnya membangun budaya komunikasi yang sehat di ruang digital. Perbedaan pendapat dalam demokrasi dianggap sebagai sesuatu yang lumrah, namun harus disikapi dengan sikap saling menghormati dan mengedepankan kepentingan bersama.
Melalui kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah ini, DPRD Kalimantan Timur berharap masyarakat semakin siap menghadapi era digital dengan kemampuan literasi yang lebih baik, sekaligus mampu memanfaatkan teknologi sebagai instrumen untuk memperkuat demokrasi dan mendorong pembangunan yang lebih partisipatif.
