Kaltimrepor.com – Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Samarinda hadir sebagai upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi siswa sekolah dasar. Namun, pelaksanaannya tidak lepas dari tantangan, terutama terkait keterbatasan anggaran daerah.
Dalam kurun waktu lima hari, program ini telah menghabiskan Rp28 juta untuk menyediakan 510 porsi makanan per hari dengan harga Rp11.000 per porsi. Kendala ini mendorong berbagai pihak untuk mencari solusi agar program tetap berjalan secara optimal tanpa membebani keuangan daerah.
Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Sani Bin Husain, menyoroti pentingnya peran pemerintah pusat dalam mendukung pembiayaan program ini melalui APBN.
“Kami berharap pendanaan program ini dapat didukung oleh APBN. Jika hanya bergantung pada APBD, dikhawatirkan hal ini akan semakin membebani kondisi keuangan daerah yang terbatas,” ujar Sani.
Saat ini, pembiayaan program MBG sepenuhnya bersumber dari APBD, yang telah dialokasikan sebesar 6,5 persen. Namun, belum adanya Petunjuk Teknis (Juknis) dari pemerintah pusat membuat total kebutuhan anggaran belum dapat ditentukan secara pasti.
“Kita memang telah mengalokasikan 6,5 persen dari APBD untuk program ini. Namun, yang menjadi pertanyaan adalah apakah jumlah tersebut cukup? Kita masih perlu memastikan hal ini,” tambahnya.
Sani juga menjelaskan bahwa tingginya anggaran dipengaruhi oleh harga bahan pokok di Samarinda yang lebih mahal dibandingkan wilayah lain, seperti Pulau Jawa.
Lebih lanjut, menurut Sani dengan adanya keterlibatan pemerintah pusat, DPRD Samarinda optimis program MBG dapat berkelanjutan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat tanpa membahayakan stabilitas keuangan daerah.
