Kaltimreport.com – Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) dari Fraksi PKS, kembali menegaskan komitmennya untuk mengawal dan memastikan kebijakan perlindungan perempuan dan anak berjalan efektif di wilayah Kaltim. Pernyataan ini disampaikan sebagai respons atas masih tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di daerah tersebut.
Data dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) mengungkapkan tren peningkatan kasus kekerasan di Kaltim. Pada tahun 2021 tercatat sebanyak 551 kasus, dan meningkat signifikan menjadi 945 kasus pada tahun berikutnya.
“Kami bertekad untuk mengawal pelaksanaan kebijakan yang benar-benar berpihak pada korban sekaligus fokus pada pencegahan kekerasan sejak dini,” ungkap Hamas saat di wawancara.
Hamas menyoroti pentingnya kolaborasi antar berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat luas, agar langkah penanggulangan kasus kekerasan bisa berjalan optimal.
“Kita memerlukan pendekatan yang menyeluruh dan melibatkan semua elemen masyarakat agar tercipta lingkungan yang aman dan nyaman bagi perempuan dan anak,” tegasnya.
Selain itu, ia mendorong perluasan sosialisasi undang-undang terkait perlindungan perempuan dan anak, seperti Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Dengan demikian, kesadaran masyarakat untuk melapor ketika terjadi kekerasan dapat meningkat.
Hamas juga memberikan apresiasi terhadap langkah nyata yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah, terutama pelatihan pencatatan dan pelaporan kasus kekerasan menggunakan aplikasi Simfoni PPA yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Penajam Paser Utara.
“Pelatihan seperti ini sangat penting agar setiap kasus kekerasan dapat terdokumentasi dengan baik dan mendapatkan penanganan yang tepat dan cepat,” jelasnya.
Tidak hanya itu, Hamas menekankan pentingnya pendidikan karakter dan penguatan nilai-nilai moral di sekolah sebagai upaya preventif yang strategis untuk menekan angka kekerasan sejak usia dini.
“Pendidikan yang mengajarkan rasa saling menghormati dan menolak kekerasan harus menjadi bagian tak terpisahkan dari kurikulum sekolah,” tambahnya.
Hamas menutup pernyataannya dengan menyatakan komitmen kuatnya untuk terus mengawal kebijakan-kebijakan yang melindungi perempuan dan anak di Kaltim.
“Ini merupakan tanggung jawab kita bersama agar setiap anak dan perempuan bisa hidup dengan rasa aman dan dihargai di lingkungan mereka,” pungkas Hamas.
