Kaltimreport.com, Bontang – Untuk meningkatkan penguatan demokrasi di tengah masyarakat, Anggota DPRD Kaltim Henry Pailan TP, SE terus melakukan langkah preventif dengan menggelar penguatan demokrasi daerah (PPD).
Acara yang di laksanakan di gedung serbaguna gereja toraja jemaat kanaan Bontang tersebut menghadirkan dr. Etha Rimba Paembonan, MBA sebagai narasumber dan Paniwita TR selaku moderator. Sabtu (24/5/2025)
Kegiatan penguatan demokrasi daerah memastikan kepentingan publik menjadi prioritas utama dalam penggunaan anggaran.
Henry Pailan TP menjelaskan, kondisi keuangan daerah saat ini harus benar-benar dipastikan dapat mencakup hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan publik dibanding kepentingan OPD seperti Bimtek dan lainnya.
“Kami selaku DPRD memastikan bagaimana belanja-belanja publik dapat dimaksimalkan dengan anggaran yang ada, seperti pembangunan posyandu, perbaikan jalan dan pembangunan rumah ibadah itu lebih penting untuk didahulukan,” ucapnya.
Legislator dari dapil 6 itu menambahkan, untuk kegiatan OPD seperti Bimtek dan Orientasi yang sifatnya untuk pendalaman bukan berarti dikesampingkan akan tetapi kegiatan-kegiatan seperti itu untuk saat ini ditunda dulu sebab yang harus diutamakan adalah kepentingan belanja publik atau yang bersifat pelayanan masyarakat.
“Bukan kita tidak melaksanakan namum saat ini kita menunda dengan melihat kemampuan keuangan daerah yang ada,” jelasnya.
Politisi Partai Gerakan Indonesia Raya tersebut menegaskan, bahwa hal ini sejalan dengan program Presiden Republik Indonesia itu sendiri yang lebih mengutamakan belanja publik lebih besar daripada keperluan operasional.
“Ke depan kita akan membedah lagi APBD nanti, sehingga ini akan dimaksimalkan dan khususnya kami akan lebih mengutamakan belanja publik dibanding penunjang operasional,” tutupnya.
