Kaltimreport.com – Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) tengah menaruh perhatian serius terhadap masa depan Komplek Lembuswana, aset strategis milik pemerintah provinsi yang terletak di pusat Kota Samarinda. Dalam waktu dekat, evaluasi komprehensif akan digelar untuk memastikan keberlanjutan pengelolaan aset tersebut.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono, mengungkapkan bahwa masa berlaku Hak Guna Bangunan (HGB) yang saat ini dikelola oleh pihak swasta, yakni PT CSIS, akan berakhir pada tahun 2026.
“Masa HGB yang diberikan Pemprov kepada pihak swasta akan segera berakhir. Jika tidak disiapkan dari sekarang, aset seperti Lembuswana bisa terbengkalai,” ungkapnya Sapto, pada Sabtu (24/5/2025).
Menurut Sapto, kompleks Lembuswana merupakan salah satu aset paling strategis karena lokasinya yang berada di jantung kota. Oleh karena itu, diperlukan langkah cepat dan terukur agar pemanfaatannya dapat memberikan dampak positif bagi daerah.
“Jangan sampai aset sebesar ini tidak memberi kontribusi apa pun. Justru sebaliknya, harus bisa dimaksimalkan untuk meningkatkan pendapatan daerah dan pelayanan publik,” tegas politisi Partai Golkar tersebut.
Sebagai bentuk keseriusan, Komisi II akan segera mengundang Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kaltim dan Biro Umum Pemprov Kaltim guna membahas skema pengelolaan baru setelah berakhirnya HGB tersebut.
“Kita akan duduk bersama pihak-pihak terkait. Kita ingin tahu seperti apa rencana jangka panjangnya, karena ini menyangkut kepentingan publik,” tambahnya.
Sapto menegaskan, Komplek Lembuswana telah masuk dalam daftar prioritas evaluasi aset daerah oleh Komisi II. Jika diperlukan, mereka akan mendorong pengelolaan ulang dengan sistem yang lebih profesional dan transparan.
“Tujuan kita satu: agar aset ini benar-benar bisa berdaya guna demi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Timur,” pungkasnya.
