Kaltimreport.com – Isu penyalahgunaan pupuk subsidi kembali mencuat dan menjadi perhatian serius di tengah masyarakat. Sorotan tajam datang dari berbagai kalangan, termasuk kalangan legislatif.
Wakil Ketua pimpinan DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Yenni Eviliana, yang memberikan tanggapan tegas terhadap dugaan korupsi dalam distribusi pupuk bersubsidi tersebut.
Politisi dari PKB, Yenni permasalahan ini tidak semata-mata berpangkal pada lemahnya sistem atau regulasi, tetapi justru berakar pada integritas individu yang diberi amanah. Ia menyebutkan bahwa tindakan korupsi dalam bentuk apapun adalah cerminan dari moralitas pelaku.
“Kalau kita bicara korupsi, saya pribadi menilai itu kembali lagi ke pribadi masing-masing. Kita tidak bisa hanya menyalahkan pemerintah atau aparat saja. Ini adalah tanggung jawab individu yang berkecimpung di dalam masalah itu,” ujar Yenni saat ditemui pada Senin, 26/5/2025.
Ia mengungkapkan keprihatinannya atas fakta bahwa pupuk subsidi yang seharusnya menjadi bentuk nyata perhatian pemerintah terhadap petani malah disalahgunakan demi keuntungan pribadi. Yenni menilai hal tersebut sebagai tindakan yang sangat mencederai niat baik negara.
“Padahal itu (pupuk subsidi) diturunkan dari pemerintah dengan tujuan baik, tapi kenapa bisa disalahgunakan? Ini tentu sangat merugikan masyarakat,” tegasnya.
Yenni juga berharap agar kasus-kasus penyelewengan seperti ini dapat menjadi pelajaran bagi semua pihak, terutama bagi oknum-oknum yang selama ini masih bermain di balik layar sistem distribusi bantuan pemerintah.
“Harapan kita, dengan kejadian ini yang sudah ketahuan dan sedang diproses, mudah-mudahan oknum lainnya tidak melakukan hal serupa lagi. Kita tidak ingin petani terus dirugikan,” jelasnya.
Lebih jauh, ia mendorong pemerintah agar memperkuat sistem pengawasan dan evaluasi terhadap program subsidi, terutama yang menyangkut sektor vital seperti pertanian. Ia menyebut perlu ada reformasi regulasi yang lebih ketat untuk menutup celah penyelewengan.
“Mungkin ke depan akan ada aturan-aturan baru atau perbaikan di posisi-posisi strategis agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi,” tutupnya.
Dengan ketegasan sikap dari legislatif dan perbaikan menyeluruh dari pihak eksekutif, diharapkan sistem subsidi kembali pada jalurnya: membantu petani, bukan memperkaya segelintir orang.
