Kaltimreport.com – Aset milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berupa Hotel Atlet kembali menjadi sorotan. Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Sabaruddin Panrecalle, menyampaikan keprihatinannya terhadap beban anggaran daerah yang terus meningkat akibat belum optimalnya pemanfaatan hotel tersebut.
Menurutnya, pengelolaan Hotel Atlet seharusnya tidak sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah daerah. Jika terus dibiarkan, pembiayaan rutin seperti listrik dan pemeliharaan akan menjadi pengeluaran tetap yang tidak produktif.
“Ketika kita melakukan kelola sendiri, untuk listrik dan lain sebagainya, setiap bulannya pasti pengeluarannya itu puluhan juta. Ini tentu membebani keuangan daerah,” ungkap Sabaruddin.
Ia menambahkan bahwa selain pengeluaran rutin, keberadaan bangunan tanpa aktivitas juga berpotensi menimbulkan kerusakan atau penurunan nilai aset jika dibiarkan terlalu lama tanpa pemanfaatan yang jelas.
“Artinya, ketika dibiarkan begitu saja, ada aset yang terbengkalai. Beban kepada Pemprov itu begitu besar,” katanya.
Sabaruddin menyarankan agar pengelolaan hotel diberikan kepada pihak ketiga, yang dinilai lebih berpengalaman dan profesional dalam mengelola bisnis perhotelan. Hal ini juga membuka peluang bagi Pemprov untuk mendapatkan pemasukan dari kerja sama tersebut.
“Silakan saja pihak ketiga yang kelola. Mau hotel bintang dua, tiga, atau lima, tinggal kita lihat standarisasi dari penilaian yang dilakukan. Yang penting tidak membebani APBD lagi,” tegasnya.
Untuk itu, ia menyatakan bahwa Komisi II masih menunggu hasil kajian dari BPKAD. Dispora, dan biro hukum mengenai klasifikasi serta nilai keekonomian hotel tersebut sebelum keputusan pengelolaan diserahkan ke investor.
“Kita ke lapangan melakukan sidak dan melihat apakah Hotel Atlet sudah sesuai dengan kategori dan standar perhotelan. Kita tunggu hasil dari BPKAD dan tim teknis lainnya,” pungkasnya.
